Kebijakan itu mencakup bantuan pangan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta peningkatan produktivitas melalui perbaikan irigasi, kemudahan akses pupuk, dan penyediaan alat dan mesin pertanian
Batubara (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri panen raya padi di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Sabtu, sekaligus memaparkan sejumlah langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat swasembada pangan nasional.
Mulai dari bantuan beras gratis bagi 33,2 juta penerima manfaat, stabilisasi harga melalui beras SPHP, hingga penguatan produksi pertanian menjadi bagian dari strategi tersebut.
Menko Pangan dalam kesempatan tersebut memaparkan kebijakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan, daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha petani.
Kebijakan itu mencakup bantuan pangan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta peningkatan produktivitas melalui perbaikan irigasi, kemudahan akses pupuk, dan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras bagi 33,2 juta penerima manfaat.
Setiap penerima yang memenuhi ketentuan dialokasikan 10 kilogram beras per bulan untuk Oktober, November,dan Desember.
Dengan skema penyaluran sekaligus, lanjut dia, penerima manfaat direncanakan memperoleh total 30 kilogram beras secara gratis untuk alokasi tiga bulan.
Program itu diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli, terutama ketika harga bahan pangan mengalami tekanan.
Selain bantuan gratis, pemerintah juga menyiapkan 1 juta ton beras SPHP sebagai instrumen untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga beras di pasaran.
Penyaluran beras SPHP diharapkan memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau.
Baca juga: Pemerintah targetkan Nilai Tukar Nelayan naik jadi 120 tahun depan
Baca juga: Menko Zulhas sebut biaya produksi beras RI capai Rp14 ribu per kg
Pada saat yang sama, kebijakan perberasan juga perlu menjaga agar petani tetap memperoleh nilai ekonomi yang layak dari hasil panennya.
Tak hanya menyasar kebutuhan konsumsi, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi, kemudahan akses pupuk dan penguatan mekanisasi pertanian.
Penyediaan alsintan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan wilayah agar proses budidaya dan panen dapat berjalan lebih efektif.
Dukungan sarana produksi tersebut diharapkan membantu petani meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi kendala dalam kegiatan pertanian, serta memperkuat kemampuan sektor pertanian menghadapi perubahan cuaca dan tantangan produksi.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam memperkuat swasembada pangan nasional.
Sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian, Batu Bara diharapkan mampu mengoptimalkan lahan produktif sekaligus meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pendukung, termasuk irigasi dan alsintan.
Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, serta unsur Forkopimda menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pangan dapat diterapkan secara efektif.
Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil panen, tetapi juga mencakup kelancaran distribusi, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat.
Panen raya di Kabupaten Batu Bara pun menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan Sumatera Utara dan nasional.
Keberhasilan menuju swasembada pangan membutuhkan kesinambungan antara peningkatan produksi, ketersediaan sarana pertanian, dan kebijakan yang menjaga akses masyarakat terhadap bahan pangan.
Baca juga: Menko Zulhas: Kekuatan nelayan kunci optimalisasi potensi laut RI
Baca juga: Menko Pangan: Tak impor beras bukti ekonomi kerakyatan terwujud
Pewarta: Juraidi dan Gusti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.