Zulhas minta dana BPDLH Rp22 triliun segera dimanfaatkan

Dana lingkungan hidup harus segera dapat dimanfaatkan untuk merawat lingkungan hidup dan merawat masyarakat di sekitar kawasan termasuk wilayah Papua.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta pemanfaatan dana lingkungan hidup sekitar Rp22 triliun yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dipercepat termasuk bagi masyarakat Papua.

Zulhas yang juga Ketua Komite Pengarah BPDLH mengatakan, pemerintah tengah melakukan pembenahan agar regulasi tidak menghambat pemanfaatan dana untuk perlindungan lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan.

“Tidak boleh dana tersendat karena aturan, sehingga ujung-ujungnya rapat-rapat yang tidak perlu. Dana lingkungan hidup harus segera dapat dimanfaatkan untuk merawat lingkungan hidup dan merawat masyarakat di sekitar kawasan termasuk wilayah Papua,” katanya dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menyatakan hal tersebut dalam Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan (PAPEDA) Summit 2026, di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9).

Pemerintah sebelumnya menyebut dana lingkungan hidup yang dikelola BPDLH mencapai sekitar 1,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp22 triliun dan berupaya mempercepat pemanfaatannya melalui penguatan tata kelola.

Pembenahan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Regulasi tersebut antara lain menempatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai Ketua Komite Pengarah BPDLH.

Di sisi lain, penyaluran melalui sejumlah program lingkungan telah berjalan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Agustus 2026 mempercepat penyaluran Rp253,1 miliar dana pembayaran berbasis hasil atau Results-Based Payment (RBP) untuk program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) yang didukung Green Climate Fund (GCF) kepada 10 provinsi.

Tiga wilayah Papua yang termasuk dalam penyaluran tersebut, yakni Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat sejak implementasi proyek RBP REDD+ GCF pada Agustus 2023 hingga Juli 2026, BPDLH telah menyalurkan lebih dari Rp500 miliar atau sekitar 37 persen dari total alokasi proyek tersebut kepada penerima manfaat.

Sebanyak 24 provinsi telah memperoleh dukungan pembiayaan.

Dalam PAPEDA Summit 2026, Menko Pangan juga menekankan pembangunan Papua perlu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keterlibatan masyarakat adat.

“Papua memiliki kekayaan alam dan potensi yang luar biasa. Tetapi ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar potensi itu dapat kita kelola. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua,” ujarnya lagi.

PAPEDA Summit 2026 berlangsung di Sorong pada 2-4 September 2026 dan mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Baca juga: BPDLH perkuat aksi iklim lewat penyaluran dana RBP REDD+ GCF Output 2

Baca juga: Zulhas: Pengelolaan lingkungan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.