Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menilai perusahaan perlu mengubah cara pandang terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Menurutnya, ESG tidak seharusnya diposisikan sebagai beban kepatuhan, melainkan sebagai peluang bisnis yang dapat menciptakan keuntungan.
"ESG bukan isu compliance, tetapi inovasi," kata Wamenlu Havas dalam High Level Forum dengan tema ESG Standards & Implementation in Indonesia yang diselenggarakan oleh Sampoerna University (SU) dan Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) pada Rabu (22/7/2026) di Four Seasons Hotel, Jakarta.
Ia mengatakan, selama ini banyak pelaku usaha melihat ESG semata-mata sebagai kewajiban untuk memenuhi regulasi. Padahal, pendekatan tersebut membuat perusahaan kehilangan peluang untuk menciptakan nilai ekonomi dari berbagai inovasi yang dilakukan.
"Kalau perusahaan Anda berhasil mengurangi emisi, mengapa tidak menjual nilai pengurangan emisi tersebut? Dengan cara itu, ESG tidak lagi dipandang sebagai biaya, melainkan sebagai peluang bisnis. Anda melihatnya sebagai sumber pendapatan," ujar Wamenlu Havas.
Sebagai contoh, Wamenlu Havas membandingkan nilai ekonomi pengurangan emisi di sejumlah negara. Menurut dia, di Norwegia pengurangan emisi karbon melalui teknologi industri dapat dihargai sekitar 140 Euro per ton, sedangkan di Uni Eropa berkisar 80 hingga 90 Euro per ton.
Ia menilai perusahaan-perusahaan di Indonesia masih belum banyak memanfaatkan potensi tersebut. Karena itu, pengurangan emisi karbon seharusnya tidak hanya dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan, tetapi juga aset yang dapat dimonetisasi melalui perdagangan kredit karbon.
Selain emisi, Wamenlu Havas juga mendorong perubahan cara pandang terhadap pengelolaan limbah. Menurutnya, limbah dapat menjadi sumber nilai ekonomi apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat.
"Kalau limbah dipandang sebagai uang, maka pendekatan kita terhadap limbah akan berubah," ujarnya.
Ia mencontohkan pengembangan konsep waste to energy sebagai salah satu bentuk inovasi yang mampu mengubah persoalan lingkungan menjadi peluang bisnis baru.
Dalam kesempatan itu, Havas juga menyoroti rendahnya investasi perusahaan Indonesia dalam penelitian dan pengembangan (research and development atau R&D).
Menurut dia, perusahaan-perusahaan di Jerman rata-rata mengalokasikan sekitar tujuh persen anggaran untuk riset internal. Bahkan, sebagian perusahaan menginvestasikan lebih dari sepuluh persen.
Sebaliknya, perusahaan di Indonesia diperkirakan hanya mengalokasikan sekitar dua persen atau bahkan lebih rendah.
"Budaya perusahaan Indonesia untuk membangun kemampuan riset sendiri masih belum kuat," ujarnya.
Havas menilai R&D perlu diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang mampu mengurangi emisi, menghemat energi, mengurangi penggunaan air, menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan, hingga menghasilkan nilai ekonomi dari penurunan emisi karbon.