Sepanjang setahun terakhir, Trump terus mendesak negara-negara sekutu untuk menanggung porsi lebih besar dalam pertahanan mereka sendiri.

Dalam KTT NATO di Den Haag pada Juni 2025, negara-negara anggota sepakat menaikkan target belanja pertahanan dari 2 persen menjadi 5 persen produk domestik bruto (PDB) pada 2035 setelah tekanan dari Trump.

Pada Minggu, sebelum mengomentari Pakta Makkah, Trump juga mengumumkan akan mengurangi secara "substansial" latihan militer bersama dengan Korea Selatan. Ia menyebut biaya dan hubungannya yang "sangat baik" dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sebagai alasan.    

Betul Dogan-Akkas, asisten profesor hubungan internasional di Ankara University, menilai keterlibatan Turki dalam Pakta Makkah harus dilihat dalam konteks tersebut.

Menurut dia, negara-negara Arab di Teluk perlu membangun kembali daya tangkal mereka tanpa sepenuhnya bergantung pada AS setelah perang dengan Iran menunjukkan keterbatasan jaminan keamanan Washington.

"Erdogan memberi sinyal kepada dunia dan negara-negara Teluk bahwa ia dapat mendukung terbentuknya sistem keamanan regional ketika kekuatan hegemon dunia tidak menjalankan perannya dengan baik," katanya kepada Al Jazeera.

Namun, Umer Karim, peneliti di King Faisal Center for Islamic Research and Studies di Riyadh, tidak menilai AS benar-benar sedang meninggalkan kawasan.

Menurut Karim, keterbatasan kehadiran militer AS justru mendorong negara-negara kawasan memperluas hubungan keamanan mereka.

"AS akan tetap berada di kawasan ini, tetapi mitra-mitra lokal kemungkinan akan meningkatkan kontribusi mereka sendiri dan bekerja lebih erat untuk menutup kekurangan akibat ketergantungan mereka terhadap AS," jelasnya.

Sementara itu, Mansoor Ahmed dari Australian National University menilai pemerintahan Trump memang sedang mengurangi keterlibatan secara bertahap sembari meminta sekutu dan mitranya memikul tanggung jawab pertahanan yang lebih besar.

Meski demikian, ia mengatakan Pakta Makkah bukan dibentuk sebagai akibat langsung dari kebijakan tersebut.

Menurut Ahmed, pakta itu lebih merupakan respons terhadap menurunnya kepercayaan pada kemauan dan kemampuan AS untuk melindungi negara-negara Teluk selama konflik AS-Iran.