Transisi energi jangan korbankan dimensi sosial ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Pakar yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan kebijakan transisi energi jangan sampai mengorbankan dinamika sosial ekonomi aktual masyarakat, sehingga harus dijalankan bertahap, inklusif, dan partisipatif.

Transisi energi, kata Telisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, tetap memerlukan dukungan subsidi yang berkeadilan, sehingga kebijakan subsidi energi harus dipastikan tepat sasaran dengan dijalankan secara tertarget berbasis penerima.

"Agenda (transisi energi) ini memerlukan dukungan subsidi yang berkeadilan, yang diwujudkan secara terukur melalui integrasi data profil sosial-ekonomi (DTSEN) berbasis desil kesejahteraan keluarga, sehingga skema bantuan dapat berjalan secara tertarget berbasis penerima," kata dia.

Dalam diskusi "Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Keadilan Subsidi dalam Wacana Transisi Energi di Indonesia", Telisa mengatakan pendekatan kebijakan subsidi energi yang berkeadilan penting sehingga desil miskin dan rentan memperoleh perlindungan memadai, sementara daya beli kelas menengah tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlangsung.

Baca juga: NTB punya modal sebagai pionir transisi energi bersih nasional

Sementara itu dalam diskusi yang sama, Koordinator Dewan Buruh Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan masyarakat sebagai pihak yang terdampak dalam kebijakan transisi energi dan subsidi energi harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan agar transisi energi berjalan inklusif.

“Perlu memperkuat data sosial-ekonomi sebagai dasar penentuan penerima subsidi. Dalam konteks transisi energi, masyarakat juga perlu dilindungi dari dampak lingkungan, konflik pengelolaan sumber daya, hingga praktik pembangunan yang mengorbankan ruang hidup,” kata Nining.

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) Tata Mustasya mengatakan persoalan ketepatan sasaran menjadi perhatian penting dalam rencana peralihan dari subsidi barang menuju subsidi langsung kepada masyarakat.

Tata Mustasya menilai penggunaan data desil perlu dilakukan secara hati-hati karena klasifikasi kesejahteraan tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Menurutnya, perbaikan kebijakan subsidi energi ke subsidi orang harus memasukkan desil 5-8 yang beririsan dengan kelas menengah. Kelas menengah saat ini mengalami kenaikan biaya hidup sehari-hari dan sangat rentan turun ke desil 1-4.

“Pemerintah juga dapat memberikan subsidi penuh untuk pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atap untuk warga desil 5 dan 6 yang akan menghemat subsidi energi sekaligus memperbaiki kesejahteraan,” sebut Tata.

Dalam jangka menengah dan panjang, kata Tata, pemerintah harus melakukan reformasi struktural di sektor energi, dengan melakukan elektrifikasi sektor transportasi dan rumah tangga sehingga terjadi peralihan dari BBM dan LPG ke listrik.

Diskusi yang digelar Sustain dan LaporIklim itu menyoroti kondisi ruang fiskal yang kian menyempit dan memaksa Indonesia berhadapan dengan pilihan sulit dalam kebijakan subsidi energi yakni mempertahankannya dengan risiko membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau memangkasnya dengan risiko menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.