AMBON (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan proses rekrutmen tenaga kerja untuk mendukung pengembangan PSN Blok Masela dilakukan secara transparan dan terbuka bagi seluruh anak muda Maluku sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dipersyaratkan.
“Rekrutmen tenaga kerja sudah transparan, hanya saja pihak konsorsium yakni Petrosea tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan Disnakertrans Provinsi Maluku sehingga menimbulkan ketidakpuasan di sebagian masyarakat," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku M. Rizal Latuconsina, di Ambon, Senin.
Hal itu dikatakannya merespons aksi demonstrasi mahasiswa Maluku Barat Daya (MBD) di Kantor Gubernur Maluku pada Senin siang.
Demonstran menilai lowongan rekrutmen yang beredar di masyarakat tidak memberikan kesempatan kepada putra dan putri Maluku Barat Daya yang juga merupakan wilayah operasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempersoalkan lima informasi lowongan kerja yang beredar untuk posisi Storeman/Warehouseman, Teknisi Ledeng, Teknisi Perancah, Safety Health and Environment Admin, serta Project Admin.
Mahasiswa menilai kesempatan kerja dalam proyek Blok Masela harus diberikan secara proporsional kepada masyarakat di daerah yang terdampak maupun memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.
Berkaitan dengan hal itu, Rizal menjelaskan, perusahaan yang melakukan proses awal rekrutmen, yakni Petrosea, sejauh ini baru berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
“Konsorsium belum berkoordinasi dengan kami terkait dengan rekrutmen yang beredar,” kata dia.
Selain itu, menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa proses rekrutmen tenaga kerja secara massal untuk kebutuhan proyek Blok Masela belum dimulai.
Oleh karena itu, Pemprov Maluku telah menyampaikan sejumlah butir tuntutan kepada pihak Petrosea agar proses rekrutmen ke depan dilakukan secara lebih terbuka dan melibatkan pemerintah provinsi.
Salah satu poin yang disampaikan adalah meminta perusahaan meninjau kembali persyaratan calon tenaga kerja yang mengharuskan pelamar merupakan warga asli Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
"Pada akhirnya pihak konsorsium akan melibatkan semua anak Maluku, tidak hanya anak-anak Tanimbar. Pihak konsorsium juga berjanji akan me-review kembali persyaratan yang mengharuskan calon tenaga kerja harus anak Tanimbar," ujarnya.
Ia menyampaikan kepada Petrosea agar setiap informasi terkait kebutuhan tenaga kerja di proyek tersebut juga harus disampaikan kepada Disnakertrans Maluku sehingga dapat diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota.
Hal itu dinilai penting untuk mencegah munculnya kesenjangan informasi dan memastikan kesempatan kerja dapat diakses masyarakat Maluku sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
Rizal menambahkan, aspirasi mahasiswa menjadi perhatian pemerintah dan telah diteruskan kepada pihak konsorsium untuk menjadi bahan evaluasi dalam proses rekrutmen berikutnya.
Namun, ia menegaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada pemerataan akses informasi lowongan kerja, tetapi juga memastikan anak-anak muda Maluku memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan proyek.
"Yang perlu menjadi fokus kita adalah menyiapkan anak-anak muda Maluku meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan memiliki sertifikasi yang dibutuhkan pasar kerja di Blok Masela," katanya.
Ia berharap para pencari kerja di Maluku memanfaatkan waktu sebelum rekrutmen massal dimulai untuk meningkatkan kompetensi dan mengurus sertifikasi sesuai bidang pekerjaan yang berpotensi dibutuhkan dalam pengembangan Blok Masela.
Dengan demikian, peluang kerja yang terbuka nantinya dapat diisi oleh tenaga kerja lokal yang memiliki kualifikasi sesuai standar industri, bukan hanya berdasarkan asal daerah.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.