Jakarta -
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan obat yang aman dan berkualitas tinggi bagi masyarakat. Langkah yang diambil yakni menjalin kerja sama strategis dengan United States Pharmacopeia (USP), kompendium standar farmakope asal Amerika Serikat yang diakui secara global.
Melalui kemitraan ini, BPOM mengadopsi standar USP untuk seluruh produk farmasi di Indonesia. Mulai dari bahan kimia sintetik hingga produk biologi canggih seperti stem cell, biosimilar, hingga terapi genetik dan vaksin mRNA.
Tak hanya itu, kolaborasi ini juga menyasar peningkatan kapasitas SDM BPOM melalui evaluasi bersama (joint assessment) serta penguatan metode uji laboratorium di dalam negeri. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan integrasi standar internasional ini krusial, untuk memastikan setiap produk yang diregistrasi memiliki reputasi mutu yang kuat dan aman dikonsumsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertemuan kita untuk memperkuat partnership, untuk memastikan reputasi, kekuatan, dan sekaligus keberlangsungan dari semua produk yang akan kita registrasi di Indonesia," ujar Taruna pada awak media di Jakarta Timur, Rabu (22/7/2026).
Langkah ini sekaligus menjawab tiga tantangan besar ketersediaan obat di Indonesia, yakni kelangkaan obat inovatif, harga obat yang tergolong mahal, serta maraknya peredaran obat ilegal dan palsu. Untuk menuntaskan persoalan tersebut, BPOM mendorong percepatan izin uji klinis obat-obat baru seperti vaksin, obat TBC, hingga malaria yang targetnya naik hingga 200 persen.
Di sisi lain, durasi proses registrasi obat baru berhasil dipangkas secara signifikan, dari yang sebelumnya mencapai 300 hari kerja, kini menjadi rata-rata 70 hingga 90 hari kerja saja.
Taruna menegaskan, efisiensi waktu dan penurunan biaya pada proses registrasi ini berdampak langsung pada regulasi harga di pasaran. Industri farmasi kini memiliki ruang lebih untuk mengatur dan menekan harga jual, sehingga masyarakat bisa mendapatkan obat dengan harga yang lebih terjangkau.
"Karena biaya untuk proses registrasinya menurun, tentu industri bisa mengatur harganya. Makanya sekarang saya yakin harga-harga obat sudah terjatuh sekarang, walaupun ada gejolak geopolitik," jelas Taruna.
Sementara dalam mengatasi dan mengantisipasi obat-obat yang banyak dipalsukan, Taruna menyebut kunci utamanya ada pada penerapan standar mutu yang ketat. BPOM memperketat pengawasan berbasis pengujian standar USP yang dikombinasikan dengan tindakan tegas di dunia maya (cyber enforcement).
"Untuk memastikan itu obat asli atau palsu, kita perlu tes. Dan untuk tesnya, kita kerja sama dengan USP, sehingga semakin cepat kita menemukan. Kita sekarang perkuat, baik yang online ada 1,5 juta tautan kita sudah take down, khusus untuk obat ada 200 ribu lebih kita take down. Dan ratusan kasus obat palsu sudah kita tindak," pungkasnya.
(sao/naf)