REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketidakpastian global yang masih tinggi membuat stabilitas nilai tukar dan inflasi menjadi perhatian utama Bank Indonesia (BI) ke depan. Gubernur BI terpilih Destry Damayanti mengatakan arah kebijakan tersebut tetap diperlukan untuk menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Stance tetap sama, bahwa stabilitas tetap. Dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami,” kata Destry dalam wawancara di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Destry mengatakan, kebijakan yang dinilai masih relevan dari kepemimpinan sebelumnya akan dilanjutkan. Namun, arah kebijakan BI tetap akan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi terkini.
Menurut Destry, pembagian bidang untuk masing-masing Anggota Dewan Gubernur (ADG) akan dilakukan setelah pengucapan sumpah jabatan di Mahkamah Agung pada Rabu (2/9/2026). Pembagian tersebut diperlukan agar tugas dan tanggung jawab masing-masing ADG dapat segera berjalan.
Koordinasi dengan pemerintah juga akan diperkuat untuk menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal. Menurut Destry, sinkronisasi diperlukan ketika pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif.
“Karena pemerintah dengan fiscal policy-nya, rencana ekspansinya mereka lakukan, tentunya dari Bank Indonesia juga men-support itu. Jadi itu paling tidak komunikasi yang perlu harus dilakukan, bagaimana fiskal-moneter kita bisa seirama ke depannya,” kata Destry.
Koordinasi juga akan diarahkan untuk menjaga inflasi sesuai sasaran, terutama inflasi volatile food. Destry mengatakan pengendalian inflasi pangan dari sisi pasokan membutuhkan intervensi pemerintah dan tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan bank sentral.
Selain dengan pemerintah, BI akan memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha dalam mendorong transaksi menggunakan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT).
“Termasuk juga dengan anggota DPR, kita juga punya concern yang sama terkait dengan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jadi hal itu selalu kita diskusikan, khususnya UMKM,” kata dia.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR pada 26 Agustus 2026, Destry sebelumnya mengusung agenda Sinergi Merah Putih sebagai benang merah kebijakan BI.
“Karena saya kan temanya Sinergi Merah Putih untuk kesejahteraan rakyat, memang kita akan mengoptimalkan sinergi yang bisa kita lakukan tapi tentunya tanpa mengabaikan mandat dan kewenangan dari masing-masing lembaga yang melakukan sinergi,” kata Destry.
Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (1/9/2026) menyetujui Destry sebagai Gubernur BI, Aida S Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI, serta Solikin M Juhro sebagai Deputi Gubernur BI.
Ketiganya akan menjalankan masa jabatan periode 2026-2031 setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR.
sumber : Antara