Senator RI asal Kalteng dukung satu desa satu damkar sebagai solusi jangka panjang karhutla

Kamis, 15 Oktober 2026 17:03 WIB

Anggota DPD RI Siti Aseanti saat diwawancarai terkait bencana karhutla di Sampit, Kamis (15/10/2026). ANTARA/Devita Maulina.

Sampit (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Tengah Siti Aseanti atau yang akrab disapa Bidan Sean, mendukung usulan penyediaan satu unit pemadam kebakaran (damkar) di setiap desa, sebagai langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara berkelanjutan.

Penanganan karhutla tidak cukup hanya memadamkan api, kata dia seusai mengikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis.

"Harus ada langkah jangka pendek, menengah, hingga permanen. Apalagi siklusnya hampir sama setiap tahun, mulai dari kemarau panjang, kebakaran hutan, hingga krisis air bersih," ucapnya.

Menurut Senator RI itu, pola penanganan karhutla perlu diubah dengan lebih mengutamakan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk memperkuat ketersediaan sarana pemadaman di tingkat desa.

Keberadaan unit pemadam kebakaran di setiap desa dinilai penting agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas, terutama di wilayah yang sulit dijangkau petugas dari luar.

"Belum tentu desa bisa dijangkau damkar dari luar karena akses jalannya mungkin tidak memungkinkan. Kalau satu desa bisa memiliki satu ambulans, maka dari pengalaman tahun ini perlu dipertimbangkan satu desa satu damkar," ujarnya.

Selain penguatan sarana pemadaman, Bidan Sean mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional mengingat dampaknya yang semakin luas terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian masyarakat.

Ia menyoroti kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan, adanya korban jiwa, serta ancaman terhadap kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat.

"Ini sudah berlangsung berbulan-bulan, bahkan sudah ada korban jiwa, baik relawan maupun masyarakat terdampak asap. Taman Nasional Tanjung Puting juga turut terbakar. Lantas menunggu apa lagi kalau tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional?," katanya.

Bidan Sean mengaku terus memantau perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah sejak Agustus 2026. Bersama timnya, ia juga menyalurkan bantuan berupa masker, vitamin, dan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat serta relawan pemadam kebakaran.

Menurut dia, dampak karhutla tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena tetap harus bekerja di tengah kondisi udara yang tercemar asap.

Sebagai tenaga kesehatan, ia juga mengingatkan bahaya paparan asap terhadap kelompok rentan, terutama ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia.

Ia menilai langkah pemerintah pusat dalam menangani karhutla sudah berada pada arah yang tepat, tetapi pelaksanaannya perlu dipercepat dengan mempertimbangkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Akurasi laporan mengenai luas kebakaran dan perkembangan pemadaman juga harus menjadi perhatian, agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Kalau memang belum padam, katakan belum padam. Jangan sampai kondisi Kalimantan Tengah dianggap biasa hanya karena masyarakat sudah terbiasa menghadapi kabut asap setiap tahun," tegasnya.

Pemerintah juga diharapkan menghadirkan kebijakan atau mekanisme alternatif, sebagai upaya memperkuat pencegahan karhutla di kawasan gambut setelah pembubaran Badan Restorasi Gambut.

Bidan Sean mengatakan pengalaman menghadapi karhutla pada 2026 harus menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan jangka panjang, agar bencana serupa tidak terus berulang.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.