Skema asuransi tersebut tidak berarti terumbu karang diasuransikan secara langsung. Program ini menyediakan pendanaan cepat untuk respons darurat dan restorasi ketika terumbu karang mengalami kerusakan.
Pendanaan akan aktif secara otomatis ketika kondisi yang telah disepakati sebelumnya terpenuhi, seperti kenaikan suhu permukaan laut. Mekanisme ini memungkinkan dana tersedia lebih cepat untuk mendukung pemulihan setelah peristiwa seperti pemutihan karang.
Produk asuransi tersebut dirancang bersama masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Kawasan Konservasi Perairan, dan Swiss Re.
UNDP juga mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 27. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum penggunaan asuransi sebagai bagian dari manajemen risiko ketahanan pesisir.
Selain itu, dibentuk Dana Perwalian Keanekaragaman Hayati Laut atau Marine Biodiversity Trust (Blue Window) untuk membantu membiayai perlindungan asuransi terumbu karang di Kepulauan Gili.
Indonesia Rumah bagi 16 Persen Terumbu Karang Dunia
Upaya menjaga terumbu karang menjadi penting bagi Indonesia yang merupakan rumah bagi sekitar 16 persen terumbu karang dunia.
Ekosistem tersebut menopang perikanan dan pariwisata sekaligus memberikan perlindungan pesisir bagi masyarakat yang pendapatan hariannya berada di bawah 15 dolar AS.
Namun, tekanan perubahan iklim terhadap ekosistem dan mata pencaharian masyarakat terus meningkat. Kondisi tersebut membuat Indonesia membutuhkan pendekatan baru untuk membiayai ekonomi biru yang lebih tangguh.
UNDP mendukung upaya tersebut melalui kebijakan dan pembiayaan inovatif. Salah satunya dengan membantu mengembangkan Sovereign Blue Bond, dengan pembiayaan obligasi biru selanjutnya mencapai sekitar 333 juta dolar AS.
UNDP juga merintis asuransi terumbu karang yang dapat membiayai pemulihan secara cepat setelah kerusakan akibat perubahan iklim.
Berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bagaimana pembiayaan dapat digunakan untuk melindungi alam sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dan perekonomian.