mohamad nasihul umam
Bisnis | 2026-07-21 10:09:48
Lansekap keuangan Indonesia tengah mengalami pergeseran tektonik. Gelombang digitalisasi yang didorong oleh penetrasi internet serta dominasi Generasi Z dan Milenial telah mengubah cara masyarakat bertransaksi. Di tengah arus perubahan ini, ekonomi syariah Indonesia berdiri di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, prinsip keuangan berbasis syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan pelarangan spekulasi berlebih (gharar) makin relevan sebagai alternatif sistem keuangan global. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar: apakah regulasi ekonomi syariah saat ini cukup lincah untuk mengejar laju inovasi finansial berbasis teknologi (fintech)?
Perkembangan fintech syariah mulai dari platform peer-to-peer (P2P) lending, fitur Buy Now Pay Later (BNPL) syariah, hingga instrumen investasi berbasis blockchain memang menawarkan aksesibilitas tanpa batas. Generasi digital tidak lagi menginginkan proses birokrasi yang rumit atau akad-akad konvensional yang kaku; mereka membutuhkan kecepatan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam satu genggaman. Sayangnya, realitas menunjukkan adanya ketimpangan nyata: ceruk pasar fintech syariah masih tertinggal jauh dibandingkan konvensional. Salah satu kendala utamanya adalah gap kecepatan, di mana proses validasi kepatuhan syariah dan standardisasi akad untuk fitur-fitur teknologi baru kerap memakan waktu berbulan-bulan, sehingga pelaku industri kerap kehilangan momentum pasar.
Kehati-hatian dalam menjaga integritas prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance) tentu merupakan fondasi kepercayaan publik yang tidak boleh dikompromikan. Namun, pendekatan regulasi yang terlalu defensif dan restriktif justru berisiko mematikan kreativitas industri. Regulasi ideal di era digital tidak boleh lagi sekadar berfungsi sebagai "pengeram", melainkan sebagai "pemandu". Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perlu melangkah lebih jauh dari sekadar regulatory sandbox konvensional. Sudah saatnya dipikirkan penerapan RegTech (Regulatory Technology) Syariah untuk mengotomatisasi pengawasan kepatuhan, serta skema fatwa progresif yang memungkinkan pengujian produk digital baru berbasis smart contract dilakukan secara paralel, presisi, dan responsif.
Lebih dari sekadar instrumen hukum, regulasi ekonomi syariah masa kini juga memikul tanggung jawab edukatif. Generasi digital sangat kritis terhadap isu-isu transparansi, dampak sosial, dan keberlanjutan. Karakteristik ini sebenarnya beririsan erat dengan nilai-nilai dasar Maqashid Shariah yang mengedepankan kemaslahatan umum dan perlindungan harta. Jika regulasi mampu membingkai produk-produk fintech syariah tidak hanya sebagai komoditas komersial, melainkan juga sebagai sarana investasi sosial (impact investment) yang berdampak nyata bagi masyarakat, maka ekonomi syariah akan menjadi arus utama (mainstream) pilihan ekonomi masa depan.
Pada akhirnya, masa depan ekonomi syariah di Indonesia sangat bergantung pada keberanian kita merevolusi cara pandang terhadap regulasi. Regulasi tidak boleh lagi menjadi benteng yang kaku, melainkan harus bertransformasi menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan universal dengan dinamika zaman. Tanpa regulasi yang agile, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan generasi digital, cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia akan berisiko berhenti sebagai slogan belaka.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.