Pontianak (ANTARA) - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat (Kalbar) hingga Agustus 2026 menunjukkan kinerja positif dengan pendapatan negara mencapai Rp9,69 triliun dan belanja negara Rp19,67 triliun sehingga APBN tetap berperan dalam menopang aktivitas ekonomi daerah.

"Pendapatan negara sampai dengan Agustus 2026 mencapai Rp9,699 triliun atau tumbuh 30,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono di Pontianak, Kamis.

Ia mengatakan realisasi tersebut menunjukkan penerimaan negara maupun belanja pemerintah terus bergerak sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa untuk pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp8,73 triliun atau tumbuh 33,29 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara hingga Agustus 2026 telah mencapai Rp19,67 triliun atau tumbuh 5,83 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Dari realisasi tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp7,34 triliun atau 57,81 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp12,70 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat itu tumbuh 48,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rahmat mengatakan belanja pemerintah pusat tersebut antara lain digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp3,66 triliun, belanja barang Rp2,36 triliun dan belanja modal Rp1,31 triliun.

"Belanja pemerintah pusat juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pendidikan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas perumahan masyarakat," kata dia.

Ia menyebutkan realisasi belanja fungsi pendidikan mencapai Rp1,67 triliun, meningkat 65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut antara lain mendukung kebutuhan layanan perkantoran dan program pendidikan rakyat.

Selain itu, realisasi belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp231,20 miliar atau tumbuh 1.254,8 persen secara tahunan.

Menurut Rahmat, peningkatan realisasi belanja tersebut mencerminkan peran APBN dalam menjaga keberlanjutan program pemerintah sekaligus memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, transfer ke daerah hingga Agustus 2026 terealisasi Rp12,33 triliun dari pagu Rp16,72 triliun.

Dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, posisi defisit APBN Kalbar tercatat sekitar Rp9,97 triliun, lebih rendah dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp11,14 triliun atau menyempit sekitar 10,49 persen.

"Perkembangan tersebut perlu terus dijaga melalui percepatan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah,"kata dia.

Pewarta: Dedi
Editor : Andilala

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.