RAPBD Banjar 2027 untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

Martapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027 diarahkan memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi saat menyampaikan jawaban Bupati Banjar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Banjar di Martapura, Selasa.

Wabup Habib Idrus menyampaikan jawaban mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur dalam rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar Irwan Bora dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, jajaran eksekutif, Forkopimda dan undangan lainnya.

"Masukan fraksi sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Banjar yang telah menempatkan belanja daerah sebagai instrumen pembangunan yang harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Bupati Saidi: Perubahan APBD 2026 disusun sesuai kebutuhan pembangunan daerah

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Banjar memberikan apresiasi terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD yang menerima Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Habib Idrus menegaskan setiap program yang dirancang dalam RAPBD 2027 harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Fokus belanja daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberian stimulus memperkuat perekonomian masyarakat.

"Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, transparan dan memberikan dampak nyata serta berkelanjutan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Banjar," tegasnya.

Menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wabup mengatakan Pemkab sepakat penguatan kemandirian fiskal merupakan salah satu pekerjaan penting yang harus terus didorong.

Baca juga: Pemkab Banjar fokuskan belanja pro rakyat dalam perubahan APBD 2026

Hal itu dilakukan antara lain melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, perbaikan sistem pemungutan serta percepatan digitalisasi pemungutan pajak daerah.

Sementara menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar, Habib Idrus menegaskan Pemkab Banjar komitmen menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas, efisiensi belanja operasional dan penguatan belanja yang berpihak kepada masyarakat.

Selain pembangunan dan penguatan ekonomi, aspek kebencanaan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah dengan memperkuat strategi penanggulangan bencana dan mitigasi lingkungan, terutama dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta banjir.

"Isu kebencanaan menjadi perhatian serius dan Pemkab Banjar terus memperkuat strategi penanggulangan bencana dan mitigasi lingkungan, khususnya menghadapi ancaman karhutla dan banjir," katanya.

Agenda rapat paripurna juga diisi Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui raperda dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Pewarta: Yose Rizal
Editor : Mahdani

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.