Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia dengan seluruh layanan publik yang memungkinkan dapat diakses secara daring sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi birokrasi yang berbelit.
Ia menegaskan transformasi digital harus menjadi agenda utama pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
"Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Menurut Presiden, seluruh pelayanan pemerintah harus tersedia secara digital sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantre berjam-jam atau berpindah-pindah dari satu kantor ke kantor lainnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan digitalisasi pemerintahan merupakan langkah yang tidak bisa ditawar lagi.
Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga mengakhiri praktik penggunaan banyak aplikasi yang tidak saling terhubung karena justru menyulitkan masyarakat.
"Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara, kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama," katanya.
Selain itu, Prabrowo juga menyampaikan bahwa digitalisasi program bantuan sosial mulai menunjukkan hasil.
Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), program tersebut telah diterapkan di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi dengan sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Ia mengatakan sebelum digitalisasi diterapkan, satu keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan sosial. Kini, proses tersebut dapat dilakukan secara gratis.
"Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi," ucapnya.
Meski demikian, Presiden menilai pemerintah harus melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan berbagai basis data nasional, mulai dari data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan hingga data penerima bantuan, dengan sistem keamanan yang kuat.
Menurutnya, integrasi data menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak lagi terjadi kesalahan akibat data yang tidak diperbarui.
Baca juga: Prabowo ungkap digitalisasi pendidikan Indonesia diakui dunia
Baca juga: Prabowo: Ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan global
Baca juga: Prabowo: DSI kelola devisa 10,5 miliar dolar AS setelah sebulan terbentuk
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.