Prabowo Soroti BUMN, Wacanakan Usut Direksi 30 Tahun ke Belakang

Bagikan:

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka wacana pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengurus direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama 30 tahun ke belakang. Wacana tersebut disampaikan Prabowo saat menyoroti tata kelola BUMN yang dinilai bermasalah dan tidak bertanggung jawab.

Prabowo juga mengungkapkan, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN saat Danantara dibentuk. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari perkiraannya yang hanya sekitar 300 hingga 400 BUMN.

“Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat, 14 Agustus.

Atas kondisi tersebut, Prabowo membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pihak-pihak yang pernah mengelola BUMN dalam tiga dekade terakhir.

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” ucap Prabowo.

Namun, Prabowo juga membuka peluang adanya amnesti khusus bagi pihak yang bersedia mengakui kesalahan dan bertobat. Menurutnya, keputusan mengenai hal tersebut akan diserahkan kepada wakil rakyat.

“Tapi saya juga akan menghadapi Majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” tutur Prabowo.

Prabowo menilai persoalan tata kelola BUMN perlu segera dibenahi. Ia menyebut masih terdapat banyak BUMN yang tidak produktif, bahkan mengalami kerugian tetapi tetap melaporkan kinerja yang seolah-olah menguntungkan.

“Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu,” tegasnya.