Denpasar (ANTARA) - Tim Pembina Posyandu Pusat menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawal edukasi hingga distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B).

"Hari ini kami melaksanakan MoU dengan Badan Gizi Nasional bersama Bapak Kepala BGN. Ini adalah kemajuan yang luar biasa bagi kami dari Tim Pembina Posyandu, karena kami akan mendukung kegiatan BGN yaitu melalui posyandu," kata Ketua Umum Tim Pembina Posyandu/PKK Pusat Tri Tito Karnavian.

Penandatanganan nota kesepahaman ini berlangsung di sela-sela Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranasda, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu Wilayah Indonesia Bagian Tengah di Denpasar, Bali, Kamis.

Tri menjelaskan BGN sendiri selama ini turut melayani pemberian makan bergizi kepada kelompok 3B, sehingga posyandu akan terlibat langsung dalam pengawasan, edukasi, maupun hal-hal yang menyangkut distribusi MBG.

Ia bersyukur posyandu dapat berkontribusi dalam program harian berbasis by name by address ini, yang jauh lebih intensif dibanding program pemberian makanan tambahan (PMT) yang selama ini dijalankan posyandu namun hanya sebulan sekali.

Terkait skema distribusi yang dibantu para kader, mereka akan bertugas mendampingi, mengawasi distribusi, memberikan edukasi gizi, serta menilai kualitas makanan.

Selain itu, TP Posyandu Pusat mengaku siap memberikan data penerima maupun data jenis makanan yang disalurkan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan oleh penerima prioritas.

"Jangan sampai yang diberikan untuk ibu menyusui, ibu hamil, dan balita tapi dimakan oleh keluarga yang lain yang sebetulnya bukan sasaran tersebut," ujar Tri.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan terima kasih atas kolaborasi dan dukungan dari TP Posyandu Pusat dan kader atau relawannya di daerah.

Ia memaparkan penerima manfaat MBG sendiri terdiri atas peserta didik di sekolah dan peserta non-didik yaitu kelompok 3B (ibu menyusui, balita, dan ibu hamil).

Berdasarkan data BGN, total sasaran kelompok 3B mencapai sekitar 21 juta jiwa, dan lebih dari 10 juta jiwa di antaranya telah menerima MBG sampai saat ini.

Ia menyebut sekitar 10 juta sasaran masih belum tersentuh, di mana mereka berada di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi serta kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang dapur SPPG-nya masih proses aktivasi.

Sudaryono menekankan intervensi gizi pada kelompok 3B sangat krusial untuk menanggulangi angka stunting agar tidak ada lagi generasi mendatang yang mengalami stunting.

Ia menjelaskan MBG merupakan konversi dari dana APBN atau uang rakyat yang harus disalurkan tepat sasaran. Untuk itu ia membutuhkan bantuan verifikasi data kader posyandu dan PKK yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sebelum meresmikan nota kesepahaman ini, BGN melihat selama ini sudah banyak kader posyandu aktif secara sukarela mengantar makanan ke penerima 3B dengan insentif Rp1.000 per piring.

Melalui kerja sama ini, maka peran mereka diperluas hingga edukasi dan pendataan.

Kader posyandu bahkan diberi akses untuk memantau langsung dapur SPPG, termasuk mengecek kelayakan proses memasak, kebersihan dapur, hingga kesesuaian SOP.

"Dengan tambahan MoU yang baru saja saya tandatangani dengan Ketua Umum Posyandu Pusat adalah bukan hanya distribusinya saja, tapi juga ada edukasi gizinya, ada pendataannya, ada kemudian memastikan tepat sasarannya," kata Sudaryono.

BGN juga menyiapkan kotak pengaduan agar kader posyandu dapat menjadi mata dan telinga publik untuk melaporkan jika ada menu yang kurang baik atau distribusi yang terlambat.

Lebih jauh program makanan siap saji harian dari BGN ini dipastikan akan berjalan berdampingan melengkapi program intervensi gizi bulanan yang disalurkan melalui Kementerian Kesehatan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.