Portal NTB Satu Data menembus lima besar Indonesia's SDGs Awards 2026

Mataram (ANTARA) - Portal resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih peringkat lima nasional dalam ajang Indonesia's SDGs Action Awards (SAA) 2026.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB Ahsanul Khalik menegaskan NTB Satu Data merupakan upaya transformasi cara pemerintah mengelola dan memanfaatkan data, dari informasi yang tersebar di berbagai perangkat daerah menjadi fondasi bersama dalam merencanakan pembangunan, menetapkan kebijakan, menentukan sasaran program, serta mengevaluasi hasil dan dampak intervensi pemerintah.

"NTB Satu Data dikembangkan untuk menjawab tantangan mendasar pengelolaan data pembangunan yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah, belum sepenuhnya seragam dalam standar dan metadata, serta belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan lintas sektor," ujarnya melalui keterangan diterima di Mataram, Jumat.

Ajang ini diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, Kadis Kominfotik NTB. Ahsanul Khalik memaparkan bagaimana penguatan tata kelola data dikembangkan sebagai bagian dari upaya Pemprov NTB membangun kebijakan yang semakin terarah, terukur, dan berbasis bukti.

Transformasi ini berlangsung secara bertahap sejak 2018. Prosesnya meliputi perintisan portal dan identifikasi data sektoral, penguatan regulasi dan kelembagaan, standardisasi serta konsolidasi data, hingga integrasi dan pemanfaatan data dalam proses pembangunan.

Perubahan tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola data yang tidak berhenti pada ketersediaan informasi, tetapi memastikan data dapat digunakan dalam keseluruhan siklus kebijakan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengumpulan dan pemeriksaan kualitas, diseminasi, hingga evaluasi.

Kemajuan NTB Satu Data tercermin dari peningkatan jumlah dataset, dari 795 menjadi 932 dataset hingga September 2026, dengan kontribusi 43 produsen data dari perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB. Portal ini juga mencakup 13 topik pembangunan.

Baca juga: Komdigi meningkatkan portal Perlinsos buat perluas digitalisasi bansos

Sementara itu, Satu Data Indonesia NTB meningkat dari 53,44 pada 2024 menjadi 75,85 pada 2025. Pada 2026, indeks tersebut diperkirakan akan naik menjadi sebesar 90 lebih (nilai ini menunggu pengumuman), karena masih dalam proses penilaian oleh Tim Satu Data Indonesia Pusat.

Untuk mendukung pemanfaatan tersebut, NTB Satu Data dilengkapi dengan dashboard tematik, visualisasi data, publikasi dokumen kebijakan dan regulasi, jadwal rilis data, serta fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

"Nilai strategis NTB Satu Data terletak pada kemampuannya mendukung pemerintah memahami persoalan pembangunan secara lebih terukur dan menentukan sasaran intervensi berdasarkan informasi yang tersedia," kata Aka sapaan akrabnya.

Baca juga: Portal "sport in Indonesia" bisa menjadi pintu ekosistem olahraga

NTB Satu Data bukan pelaksana seluruh program sektoral pembangunan berkelanjutan. Perannya adalah menyediakan fondasi informasi agar program-program tersebut dapat direncanakan, diukur, dievaluasi, dan diperbaiki dengan dukungan data yang lebih terstruktur dan dapat diakses.

Pendekatan ini memperkuat kontribusi NTB terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan 16 tentang penguatan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan, serta tujuan 17 terkait penguatan kapasitas data dan informasi.

Transformasi NTB Satu Data ditopang oleh pembagian peran kelembagaan yang jelas. Perangkat daerah bertindak sebagai produsen data, BPS sebagai pembina data, Dinas Kominfotik sebagai wali data, serta Bappeda sebagai koordinator Forum Satu Data.

Ke depan, pengembangan NTB Satu Data diarahkan pada penguatan integrasi dengan berbagai sistem informasi pembangunan, peningkatan pemanfaatan data dalam siklus kebijakan, serta perluasan penerapan prinsip tata kelola data di kabupaten/kota di NTB.

"Melalui NTB Satu Data, Pemprov NTB terus mendorong perubahan mendasar dalam cara pembangunan direncanakan dan dilaksanakan dari data yang tersebar menuju data yang terintegrasi, dari informasi yang sekadar tersedia menuju data yang benar-benar dimanfaatkan, serta dari kebijakan berbasis asumsi menuju pembangunan berbasis bukti," katanya.