Polda Maluku perkuat koordinasi lintas sektor cegah konflik sosial

Ambon (ANTARA) - Kepolisian Daerah Maluku memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencegah konflik sosial sejak dini melalui Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan elemen masyarakat.

"Kita harus melihat keamanan bukan semata-mata sebagai tugas TNI dan Polri. Pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, pemuda, media, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang sangat penting," kata Kepala Polda Maluku Inspektur Jenderal Polisi Dadang Hartanto di Ambon, Rabu.

Forum yang diinisiasi Kapolda Maluku itu digelar di Markas Polda Maluku untuk membangun sistem deteksi dini dan merumuskan langkah pencegahan konflik secara terpadu.

Dadang mengatakan pencegahan konflik tidak dapat hanya mengandalkan respons setelah peristiwa terjadi, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen untuk membaca gejala dan menangani persoalan sejak awal.

Data Polda Maluku mencatat konflik sosial menurun dari 185 kejadian pada 2024, menjadi 90 kejadian pada 2025 dan 10 kejadian hingga September 2026.

Menurut Kapolda, sejumlah faktor yang perlu diantisipasi, antara lain sengketa lahan dan batas wilayah antarnegeri, konsumsi minuman keras, kepentingan politik, persaingan sumber daya, serta penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.

"Konflik seringkali tidak muncul secara tiba-tiba. Ada tanda-tanda awal, ada pemicu, ada informasi yang berkembang di media sosial. Karena itu, kemampuan mendeteksi gejala awal menjadi sangat penting," ujarnya.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan dukungan terhadap forum tersebut dan menilai stabilitas keamanan merupakan prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya dialog dan komunikasi menghadapi cepatnya penyebaran informasi di media sosial.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Abdullah Latuapo mendukung penguatan forum dan meminta pembinaan rohani serta kesadaran hukum masyarakat terus ditingkatkan.

"Pembinaan rohani dan keagamaan harus terus diperkuat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum," katanya.

Ia menambahkan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, pemuda, organisasi masyarakat, dan media akan terus dilakukan untuk memperkuat deteksi dini serta menjaga situasi keamanan di Maluku.

Pewarta: Winda Herman
Uploader : Moh Ponting

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.