Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa selama ini subsidi negara dalam produk energi banyak bocor dan dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak. Dia mencatat, sebanyak 63% dari total subsidi energi pertahunnya justru salah sasaran.
Hal ini, kata Eddy, mengutip data tersebut merupakan data Dewan Energi Nasional (DEN). Dia menekankan, pemerintah harus segera melakukan pembenahan data penerima subsidi agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, penghematan dari sektor ini penting untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi produktif lainnya demi mencapai target pertumbuhan ekonomi.
"Menurut Dewan Energi Nasional 63% subsidi energi kita salah sasaran. Berapa besar subsidi dan kompensasi energi per tahunnya? Rp 390 triliun," ujarnya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Jumat (23/7/2026).
Masih berkaitan dengan subsidi, Eddy merinci adanya disparitas harga yang sangat jauh antara harga jual di masyarakat dengan harga keekonomian di pasar. Untuk sektor bahan bakar minyak (BBM) bersubidi misalnya, harga jual solar subsidi saat ini dipatok Rp 6.800 per liter, padahal biaya produksi sebenarnya sudah menyentuh angka Rp 12.000.
Begitupun dengan jenis BBM subsidi Pertalite, harga asli BBM Pertalite mencapai Rp 16.100 per liter, namun dijual di dalam negeri Rp 10.000 per liter.
"Kita beli Pertalite Rp 10.000 di mana pun Rp 10.000. Berapa nilai keekonomiannya? 16.100. Jadi bisa dibayangkan LPG 3 kilogram Ibu Bapak harganya kurang lebih 20-21 ribu. Keekonomiannya 56.000," bebernya.
Kondisi serupa terjadi pada LPG 3 kilogram (kg) yang mendapatkan subsidi sekitar Rp 36.000 per tabung dari pemerintah. Tingginya ketergantungan pada impor, di mana 80% kebutuhan LPG didatangkan dari luar negeri, membuat pengeluaran devisa negara semakin membengkak setiap tahunnya.
"Kita kebutuhannya adalah 8 juta kiloliter per tahun. 80% impor. Setelah kita impor keluar devisa kemudian kita berikan subsidi. Subsidi-nya salah sasaran," tegasnya.
Dengan begitu, Eddy menekankan perlunya langkah right sizing dan right targeting agar alokasi dana subsidi serta kompensasi Rp 390 triliun tersebut tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Menurutnya, penghematan dari subsidi yang tepat sasaran dapat dialokasikan untuk memperkuat dana transfer ke daerah.
"Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya penghematan bisa kita lakukan apabila kita melakukan right sizing and right targeting dari subsidi kita. Yang mana kemudian penghematannya itu bisa dipergunakan untuk alokasi anggaran di sektor pembangunan ekonomi lainnya," tandasnya.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]