Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan (bagian I)

Jakarta (ANTARA) - Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadaNyalah kita berdoa dan hanya kepadaNyalah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian dan cinta tanah ari.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Pertama saya menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN.

APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan negara kita berhasil negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup pada rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyatnya.

Negara kita hadir ketika petani membutuhkan pupuk membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat menyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya.

Negara harus hadir ketika anak membutuhkan makanan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit.

Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita bendera merah putih telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita, kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita, kemerdekaan harus terasa di Puskesmas dan rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia.

Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan: setiap Rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang, suku bunga global tinggi dan bisa naik, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia.

Namun, di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat.

Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan.

Belanja negara tumbuh kuat 18,2 persen. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi.

Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.

Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan.

Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 13 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang tersohor, Standard & Poors (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perkonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade.

S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan kata pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita.

Mereka juga menilai bahwa upaya Pemerintah memusatkan pengelolaan dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor.

Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam memberantas praktik-praktik under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktik penipuan. Itu menurut pandangan pengamat pakar-pakar dari barat.

Dari Timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating justru memberikan rating AAA/Stable yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds Republik Indonesia.

Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali.

Sidang yang terhormat.

Kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi kerja keras dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, dan saya muliakan

Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027.
Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat.

Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan.

Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh.
Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakan tanpa pandang bulu.

RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN, yaitu: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun Rupiah, naik dari 3.842,7 triliun Rupiah di APBN 2026.

Pendapatan Negara diperkirakan mencapai 3.426,0 triliun Rupiah, naik dari 3.153,6 triliun Rupiah di APBN 2026.

Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah, dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Dan ini akan usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang.

Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu 689,1 triliun Rupiah, dengan defisit 2,68 persen Produk Domestik Bruto.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Inflasi akan dijaga pada 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar berada pada kisaran 17.500 rupiah per satu dolar Amerika Serikat.

Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen, turun dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026.

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380, dan Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575.

Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan.

Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan.

Saudara-saudara sekalian.

Angka angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makro ekonomi kita. Angka-angka makro ekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita.

Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita.

Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus, bekerja di seluruh desa-desa kita, perlu kita pastikan berhasil.

Saya minta agar saudara-saudara sekalian wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya.

Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.

Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran.

Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun Rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil.

Selain itu, pembaharuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting.

Saudara-saudara sekalian.

Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan.

Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda.

Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.

Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah pemerintah pusat, apakah pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia.

Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan 25,43 persen diperkirakan pada 2026.

Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30 persen dari belanja pengadaan 1.200 triliun Rupiah. Artinya efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun Rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini di tangan kita, saudara-saudara.

Sebagai contoh tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFT, yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita bisa membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir enam kali. Enam kali penghematan. Ini real. Rp150 juta kita beli dengan harga Rp26 juta, termasuk ongkos kirim, dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal.

Karena itu saya melaporkan di sini Pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai K/L, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan dengan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Uploader : Rustam Effendi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.