Pengawasan SPPG berlapis upaya perbaikan MBG berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Iman Permana mengatakan pengawasan berlapis mulai dari audit, perbaikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pengembangan sistem penilaian oleh sekolah, dinilai penting seiring perluasan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Setelah ditutup, SPPG harus diaudit kembali dan diperbaiki sesuai dengan hasil audit," kata Iman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Selanjutnya, kata dia, hasil audit perlu ditindaklanjuti dengan memastikan rekomendasi yang diberikan benar-benar diterapkan. Dengan demikian evaluasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga menghasilkan perbaikan pada fasilitas dan prosedur kerja SPPG.

Sedangkan menurut Ketua Unit Kerja Koordinasi Emergensi dan Terapi Intensif Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Yogi Prawira, penguatan proses evaluasi juga mencakup investigasi terhadap setiap kejadian gangguan kesehatan.

Yogi menilai penelusuran hingga ke akar masalah penting dilakukan agar setiap kejadian dapat menjadi bahan pembelajaran.

"Yang saya harapkan bukan hanya kemarahan, tetapi bagaimana kita melakukan root cause analysis apa yang salah dan apa yang bisa diperbaiki," ujar Yogi.

"Perlu waktu mungkin satu sampai tiga minggu agar semua kepala sekolah dapat mengakses dan memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG dari dapur yang melayani sekolah," kata Sudaryono.

Penilaian tersebut dapat mencakup kebersihan makanan, kualitas dan variasi menu, ketepatan waktu pengiriman, serta catatan lain mengenai pelayanan SPPG. Sekolah juga dapat menyampaikan keluhan secara langsung sebagai bahan evaluasi BGN.

Baca juga: Driving nutritionliteracy through Indonesia's free meal program

Selain itu BGN telah mengembangkan aplikasi kurir MBG untuk memantau proses pengiriman dan serah terima makanan di sekolah. Sistem tersebut diharapkan memperkuat keterlacakan distribusi, sehingga keterlambatan maupun ketidaksesuaian pelayanan dapat diketahui lebih cepat.

Melalui mekanisme tersebut, dia menilai informasi dari sekolah dapat menjadi bahan bagi BGN untuk memetakan kinerja SPPG, menentukan kebutuhan pendampingan, serta menindaklanjuti dapur yang belum memenuhi standar.

Penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan standar keamanan pangan yang terus diperbaiki, seiring dengan pelaksanaan program yang semakin luas.