Pengamat : Perampingan BUMN jangan kurangi kendali negara

Pontianak (ANTARA) - Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria meminta pemerintah dan Danantara memastikan merger anak usaha BUMN tetap memperkuat kendali negara atas bisnis dan aset strategis.

"Kebijakan tersebut pada prinsipnya layak didukung apabila mampu mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat efisiensi perusahaan negara," kata Sofyano melalui siaran rilisnya, Jumat.

Pernyataan itu merespons perintah Presiden Prabowo Subianto agar Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya memangkas jumlah anak dan cucu perusahaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi.

Menurut Sofyano, konsolidasi perusahaan BUMN harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, transparansi, kepentingan nasional, serta memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara.

Namun, Sofyano mengingatkan pemerintah tidak menjadikan pengurangan jumlah entitas sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan streamlining. Pemerintah perlu memastikan arah pengalihan bisnis, aset, dan kendali setelah merger atau pembubaran perusahaan.

“Yang harus dipertanyakan bukan hanya berapa banyak anak-cucu perusahaan yang dibubarkan atau digabung. Pertanyaan terpenting adalah bisnis dan asetnya akan dipindahkan ke mana dan siapa yang akhirnya mengendalikan bisnis tersebut,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah memberi perhatian terhadap perusahaan seperti Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan Pertamina Patra Logistik, terutama jika bisnis dan asetnya dialihkan kepada perusahaan yang tidak sepenuhnya dimiliki Pertamina.

Menurut dia, pengalihan tanpa perhitungan struktur kepemilikan dapat membuka ruang lebih besar bagi kepemilikan non-negara terhadap bisnis dan aset strategis.

“Jangan sampai perusahaan milik negara dibubarkan atas nama efisiensi, tetapi bisnis dan aset strategisnya kemudian masuk ke perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki swasta atau investor asing,” katanya.

Sofyano juga mengingatkan potensi dilusi apabila aset dan bisnis anak usaha dialihkan kepada perusahaan terbuka melalui aksi korporasi, termasuk penerbitan saham baru.

“Secara bisnis mungkin terlihat lebih besar dan efisien. Tetapi negara harus memastikan bahwa nilai tambah yang berasal dari aset BUMN tidak justru semakin banyak dinikmati pemegang saham non-negara,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan Danantara memastikan seluruh proses merger maupun pengalihan bisnis dilakukan secara transparan dan terukur, sehingga efisiensi berjalan tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

“Streamlining harus memperkuat BUMN, bukan sekadar membuat jumlah perusahaan lebih sedikit. Nasionalisme ekonomi harus terlihat dari siapa yang menguasai aset, siapa yang mengendalikan bisnis dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya,” pungkas Sofyano.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.