Anutin mengatakan pemerintah akan mengusulkan undang-undang baru yang membatasi masyarakat sipil dalam membawa senjata api di ruang publik.

“Undang-undang baru hanya akan mengizinkan pejabat pemerintah yang sedang bertugas untuk membawa senjata,” kata Anutin kepada wartawan, Jumat.

Namun, ia belum menjelaskan secara rinci isi rancangan aturan tersebut, termasuk apakah pemerintah akan memperketat persyaratan kepemilikan senjata api bagi warga sipil.

Penembakan Picu Seruan Reformasi Aturan Senjata

Dalam insiden terbaru, seorang remaja Thailand dilaporkan terlebih dahulu menembak dan membunuh kakek-neneknya di rumah.

Pelaku kemudian menuju sebuah sekolah di luar Bangkok dan menembak sejumlah orang sebelum akhirnya meninggal dunia.

Sedikitnya delapan orang dilaporkan tewas dalam rangkaian penembakan tersebut, termasuk pelaku.

Peristiwa ini kembali memicu perhatian terhadap tingginya kepemilikan senjata api di Thailand serta efektivitas aturan yang selama ini berlaku.

Anutin sebelumnya juga pernah mendorong pengetatan aturan senjata api ketika menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Thailand Salah Satu Negara dengan Kepemilikan Senjata Tertinggi di Asia Tenggara

Thailand dikenal memiliki tingkat kepemilikan senjata api sipil yang tinggi.

Berdasarkan estimasi Small Arms Survey pada 2017, sekitar 10,3 juta senjata api berada di tangan warga sipil Thailand.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 15 senjata untuk setiap 100 penduduk, menjadikannya salah satu tingkat kepemilikan senjata tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Dari jumlah tersebut, sedikit lebih dari enam juta senjata diperkirakan telah terdaftar secara resmi. Sementara sekitar empat juta lainnya merupakan senjata yang tidak terdaftar.

Tingginya jumlah senjata ilegal menjadi salah satu tantangan utama bagi pemerintah Thailand dalam mengendalikan peredaran senjata api.

Penembakan Massal Berulang di Thailand

Penembakan massal bukan fenomena baru di Thailand.

Sejumlah insiden besar sebelumnya juga terjadi di berbagai lokasi, termasuk sekolah dan pusat perbelanjaan.

Pada 2022, Thailand diguncang aksi pembunuhan massal di wilayah timur laut yang menewaskan 36 orang, termasuk 22 anak-anak.

Setahun kemudian, pada Oktober 2023, penembakan terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Bangkok dan kembali mendorong pemerintah memperketat aturan senjata.

Ketika itu, Anutin yang masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri memerintahkan sejumlah langkah pengendalian senjata, termasuk penghentian sementara penerbitan izin baru dan pembatasan impor senjata.

Pemerintah juga melarang orang berusia di bawah 20 tahun menggunakan senjata di lapangan tembak.

Aturan Kepemilikan Senjata Dinilai Masih Longgar

Meski sejumlah kebijakan telah diperketat, pakar menilai sistem perizinan senjata Thailand masih memiliki celah.

Associate Professor Nakhon Pathom Rajabhat University, Piyaporn Tunneekul, mengatakan sistem yang berlaku belum mewajibkan pemeriksaan kesehatan mental bagi pemohon izin kepemilikan senjata.

Pemegang senjata juga dapat memiliki izin sejak usia 20 tahun dan tidak diwajibkan menjalani pemeriksaan ulang secara berkala untuk mempertahankan izin tersebut.

Menurut Piyaporn, pertimbangan dalam pemberian izin saat ini masih banyak berkisar pada faktor seperti kemampuan membeli senjata, alasan melindungi properti, atau kebutuhan untuk membela diri.

Ia menilai alasan tersebut belum cukup untuk menentukan apakah seseorang benar-benar layak memiliki senjata.

Pakar Dorong Sistem “Red Flag”

Piyaporn juga mendorong Thailand mengadopsi mekanisme red flag laws, seperti yang diterapkan di sejumlah negara.

Aturan tersebut memungkinkan aparat mengambil senjata api dari seseorang yang dinilai memiliki risiko membahayakan dirinya sendiri atau orang lain.

Menurutnya, sistem semacam itu dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencegah tragedi sebelum terjadi.

Ia menilai pemerintah perlu melakukan intervensi melalui prosedur yang lebih ketat, termasuk pemeriksaan kondisi psikologis dan evaluasi terhadap pemilik senjata.

“Peristiwa seperti ini terus berulang, tetapi negara tidak melakukan apa-apa,” ujarnya.

PM Thailand Hadapi Tekanan untuk Bertindak

Pernyataan Anutin mengenai rancangan undang-undang baru menunjukkan bahwa pemerintah Thailand kembali menghadapi tekanan untuk memperketat pengendalian senjata api.

Namun, efektivitas aturan baru nantinya akan sangat bergantung pada detail pelaksanaannya, termasuk mekanisme perizinan, pemeriksaan kondisi mental, pengawasan senjata ilegal, serta pembatasan membawa senjata di ruang publik.

Dengan tingginya jumlah senjata api yang beredar di masyarakat dan berulangnya kasus penembakan massal, pemerintah Thailand kini menghadapi tantangan besar untuk memastikan tragedi serupa tidak kembali terjadi.

Sumber: Asiaone