Pemprov Sumut bersama BI perkuat sinergi pengembangan ekonomi syariah

Medan, Sumut (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif serta berdampak langsung bagi masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor mengatakan upaya ini diarahkan guna memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat legalitas usaha mikro di daerah.

"Selain itu, mendorong pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbebas dari ketergantungan rentenir maupun sistem ijon," ucap Timur usai membuka forum kolaborasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) Sumut 2026 di Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumut, Medan, Kamis.

Pemprov Sumut, lanjut Timur, siap melakukan intervensi terhadap pelaku usaha mikro yang rentan agar menjadi berkembang, dan bertransformasi ekosistem menuju usaha syariah yang lebih adil.

Sebab, banyak pelaku UMKM di Sumatera Utara terjerat rentenir atau sistem ijon, seperti perajin batu bata di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai.

Forum kolaborasi Eksyar Sumut 2026 merupakan bagian rangkaian Sumut Halal Fest 2026 sekaligus menyelaraskan kebijakan dan menyusun rencana aksi konkret pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Utara.

"Mereka sampai tidak bisa menentukan harga produknya sendiri. Ini yang harus kita putus bersama melalui aksi nyata forum ekonomi syariah," sebut Timur.

Sebagai langkah awal, ungkap dia, Pemprov Sumut menargetkan penyaluran sebanyak 5.000 hingga 10.000 sertifikat halal gratis setiap tahun bagi pelaku UMKM di Sumatera Utara.

Data Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah Provinsi Sumut 2025, menyebutkan, Sumatera Utara memiliki sekitar 1,4 juta unit UMKM, dan 98,9 persen di antaranya pelaku usaha mikro dan kecil.

"Target itu menyasar sebagian dari 1,4 juta pelaku UMKM di Sumut, dan melengkapi 1.000 sertifikat halal gratis yang telah disalurkan sebelumnya," tutur Timur.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Didit Widiana mengatakan ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, melainkan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tangguh dan inklusif.

Secara nasional, ungkap dia, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan sektor ekonomi syariah berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen pada 2026.

Sementara, sektor unggulan halal value chain, seperti makanan dan minuman halal, fesyen, kosmetik, pariwisata ramah Muslim hingga ekonomi pesantren diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

"Melalui forum kolaborasi ini, kita ingin mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah, perbankan, akademisi, pesantren hingga UMKM agar memiliki arah gerak yang sama tanpa ada program tumpang tindih," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Said
Editor : Juraidi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.