AMBON (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah melalui peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan gagasan konstruktif bagi pemerintah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie di Ambon, Minggu mengatakan, mahasiswa memiliki posisi penting dalam pembangunan karena memiliki kapasitas intelektual, semangat kritis, serta kedekatan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Pada satu sisi, mahasiswa menjadi kaki tangan masyarakat, dan pada sisi yang lain, mahasiswa akan menjadi rekan pemerintah dalam upaya menyukseskan berbagai program pemerintah. Peran inilah yang harus diambil mahasiswa, terutama IMM, dengan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah," ujar Sadali.
Pernyataan tersebut disampaikan Sadali usai menghadiri sekaligus membuka Pelantikan dan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Periode 2026-2028.
Menurut dia, perkembangan zaman menuntut mahasiswa tidak hanya menjadi kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga mampu menawarkan gagasan dan solusi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebagai agent of change, kata Sadali, mahasiswa diharapkan mampu melahirkan pemikiran baru, mendorong inovasi, serta membangun kesadaran masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan.
Sementara sebagai agent of social control, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pembangunan dan kebijakan publik dengan menyampaikan kritik secara objektif serta berdasarkan data dan kepentingan masyarakat.
"Jadilah pribadi yang cerdas tanpa paksaan dan kritis tanpa menjatuhkan. Mahasiswa harus mampu memberikan kritik yang membangun, sekaligus menawarkan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat," katanya.
Sadali menilai, posisi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil dapat menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengawas pembangunan, tetapi juga dapat terlibat dalam merumuskan gagasan dan program yang sesuai dengan kondisi daerah.
Ia berharap organisasi kemahasiswaan, termasuk IMM, dapat mengembangkan program kerja yang inovatif, realistis, dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat Maluku, terutama melalui kegiatan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas generasi muda.
"Pemerintah Provinsi Maluku terbuka untuk terus membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.
Sadali juga mengingatkan mahasiswa agar memanfaatkan peningkatan kapasitas intelektual berjalan seiring dengan penguatan nilai moral dan keagamaan.
Khusus bagi kader IMM, ia berharap nilai-nilai keislaman yang dikembangkan dalam organisasi dapat diwujudkan melalui gerakan yang inklusif, damai, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"IMM harus mampu menghadirkan gerakan mahasiswa yang konstruktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tingkatkan kualitas dan kapasitas diri agar mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan di Maluku," katanya.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.