Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menawarkan kolaborasi pasokan listrik sebesar 30 Megawatt (MW) melalui Perusahaan Daerah (Perusda) PT Ketenagalistrikan Kaltim guna membantu PT PLN (Persero) mengatasi defisit energi.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Balikpapan, Kamis, menegaskan kolaborasi tersebut sejalan dengan target pemerintah provinsi agar wilayah Kaltim sepenuhnya terbebas dari persoalan pemadaman listrik bergilir pada Desember tahun ini.
"Kami menawarkan kolaborasi untuk membantu penyediaan listrik melalui Perusda PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur dengan potensi pasokan sebesar 30 MW," ujar Rudy Mas'ud saat memimpin rapat koordinasi di Balikpapan.
Rudy menyayangkan persoalan kelistrikan yang memicu pemadaman bergilir masih terjadi di wilayahnya. Padahal, Kaltim merupakan salah satu provinsi penyumbang komoditas batu bara terbesar di Indonesia, namun justru masih mengalami kekurangan pasokan daya.
Berdasarkan data koordinasi, pihak PLN mengakui saat ini sistem kelistrikan daerah mengalami kekurangan pasokan sekitar 80 hingga 100 MW.
Defisit tersebut terjadi akibat pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan mesin skala besar secara bersamaan pada sejumlah pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
Sebelumnya, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Kaltimra, Muchamad Meiryandi, menyampaikan bahwa pemadaman listrik bergilir murni karena kendala teknis pembangkit, bukan disebabkan oleh krisis pasokan batu bara.
Untuk mempercepat pemulihan mesin, PLN mengoptimalkan pengerahan hingga 650 personel teknisi yang bekerja 24 jam dalam tiga shift.
Saat ini, Unit 2 PLTU Kaltim Teluk dilaporkan telah kembali beroperasi menyalurkan daya ke sistem interkoneksi, sementara perbaikan Unit 1 ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026.
Sebagai langkah memperkuat sistem jangka panjang, PLN juga menyiapkan tambahan daya 278 MW melalui pembangkit sewa secara bertahap hingga Desember 2026.
Kondisi pemadaman yang sempat menyentuh durasi dua hingga lima jam dengan pola berkala ini sebelumnya memicu keluhan masif dari masyarakat di berbagai daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, karena mengganggu aktivitas ekonomi serta rumah tangga.
Warga bahkan sempat menggelar aksi protes dan mendesak adanya transparansi informasi jadwal serta mekanisme kompensasi atas kerusakan alat elektronik.
Melalui berbagai upaya percepatan dan peningkatan penyediaan kelistrikan yang terus didorong oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait, sistem kelistrikan di Kaltim diharapkan segera pulih secara menyeluruh.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menambahkan, pemprov juga terus mendorong agar pemerintah daerah bisa menjadi bagian dari pemasok listrik guna memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat mencapai 100 persen.
Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.