Pemprov Jatim siap tindak lanjuti rekomendasi Banggar DPRD

Masukan-masukan dari Banggar akan kami kaji secara serius untuk ditindaklanjuti sehingga kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD ke depan semakin baik.

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur sebagai upaya memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun mendatang.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan masukan dari Banggar menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, termasuk penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan sosial dan optimalisasi serapan belanja modal.

"Masukan-masukan dari Banggar akan kami kaji secara serius untuk ditindaklanjuti sehingga kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD ke depan semakin baik," kata Emil usai rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Senin.

Ia menjelaskan salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian pemerintah provinsi ialah peningkatan realisasi belanja modal, terutama pada pengadaan tanah serta pembangunan infrastruktur.

Menurut Emil, capaian belanja modal masih perlu ditingkatkan meski dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran hingga berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan proyek.

Emil berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga agar pengelolaan APBD tidak hanya memenuhi aspek akuntabilitas administrasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp29,888 triliun atau 104,65 persen dari target sebesar Rp28,559 triliun.

Realisasi tersebut didukung oleh capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 107,83 persen, pendapatan daerah lain yang sah sebesar 122,89 persen, serta pendapatan transfer yang terealisasi 99,84 persen dari target.

Banggar mencatat masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian, khususnya realisasi belanja modal pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi yang baru mencapai 86,64 persen, serta belanja modal tanah sebesar 83,77 persen dari target.

Menurut Banggar, rendahnya serapan pada sektor tersebut perlu segera dibenahi agar pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur strategis tidak kembali mengalami hambatan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk itu, Banggar merekomendasikan pengalokasian anggaran pra-kontrak (pre-procurement) sejak awal tahun anggaran bagi proyek-proyek strategis, sekaligus mendorong pemerataan lokasi pembangunan agar tidak terkonsentrasi di wilayah yang telah berkembang lebih cepat.

Selain itu, Banggar juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyederhanakan proses verifikasi penerima bantuan sosial serta memperkuat sinkronisasi data kepegawaian lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Banggar turut merekomendasikan integrasi pengelolaan belanja pegawai melalui koordinasi antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Biro Organisasi sebelum penetapan pagu anggaran, sehingga penyusunan APBD dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.