Pemprov ingin kementerian cek kebutuhan revitalisasi akses ke Pulau Enggano

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu ingin kementerian terkait melihat langsung kebutuhan revitalisasi bandara dan pelabuhan sebagai akses masuk ke pulau terluar Indonesia di Bengkulu, Pulau Enggano.

“Kita mengharapkan dari kementerian bisa cek lapangan untuk melihat situasi kondisi yang sebenarnya ada di kita itu. Supaya tahu persis tentang usulan kita sebenarnya terkait peningkatan akses ke Enggano,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu R A Denni di Bengkulu, Rabu.

Denni mengatakan pengecekan langsung diperlukan untuk memberikan gambaran lebih detail kondisi fasilitas akses masuk ke Enggano.

Menurut dia kondisi bandara di Enggano saat ini masih dapat digunakan, namun terbatas hanya bisa melayani penerbangan perintis dengan kapasitas angkut belasan orang saja. Penerbangan perintis juga bergantung dengan kondisi cuaca, apalagi juga berada di tengah Samudera Hindia.

Pemerintah daerah pun, lanjut Denni, mengusulkan Bandara Enggano mendapatkan revitalisasi dan perbaikan agar fasilitas dapat menunjang akses yang lebih baik, seperti melayani penerbangan dengan pesawat jenis ATR yang mampu mengangkut lebih banyak penumpang.

“Terkhusus masalah Pulau Enggano, masalah bandara. Situasi kondisinya sekarang masih bisa kita gunakan. Tapi kita memohon ini untuk dapat direvitalisasi, diperbaiki, baik itu lapangan udara termasuk daripada lautnya pun (pelabuhan),” kata dia.

Menurut Denni, dengan peningkatan akses, Enggano dapat meningkatkan keandalan daerah terutama terkait mengakselerasi potensi wisata daerah sebagai salah satu penggerak perekonomian setempat.

Selain bandara, Pemprov Bengkulu juga menyoroti kondisi pelabuhan di Enggano. Denni mengatakan pembenahan diperlukan untuk memastikan kapal dapat merapat dengan baik sehingga akses transportasi laut untuk komoditas dan penumpang dapat terlayani dengan baik.

“Pelabuhan itu kan ada satu,perlu perhatian. Artinya kita jangan sampai terjadi ataupun terulang seperti kita kemarin. Kapal tidak bisa merapat dikarenakan pelabuhan kita tidak bagus seperti itu,” katanya.

Denni mengatakan keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu alasan Pemprov Bengkulu mengusulkan penanganan infrastruktur itu kepada Pemerintah Pusat. Kemampuan APBD dinilai belum memungkinkan untuk membiayai pembangunan dengan kebutuhan anggaran besar.

“Artinya walaupun kita tidak bisa menganggarkan dengan APBD kita, tapi berharap ada bantuan pusat,” ujar dia.

Karena itu, Pemprov Bengkulu siap membantu proses pengecekan, dan dukungan lainnya dari pemerintah daerah apabila kementerian terkait memutuskan akan membangun pelabuhan dan bandara di Pulau Enggano.

Denni mengatakan pemerintah daerah berharap usulan revitalisasi dapat segera ditindaklanjuti dan masuk dalam penganggaran Pemerintah Pusat. Jika belum dapat direalisasikan pada 2026, Pemprov Bengkulu mengharapkan agar kebutuhan itu dapat dianggarkan pada 2027.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Uploader : Musriadi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.