Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, menorehkan prestasi dalam penguatan tata kelola pemerintahan melalui dua penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby di Banjarbaru, Kamis, mengatakan capaian itu menjadi bukti keseriusan pemerintah memperkuat reformasi hukum dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Penghargaan ini bukti nyata Pemkot berkomitmen dan aktif berpartisipasi menegakkan kedaulatan hukum di wilayah Kalsel. Semoga mampu dipertahankan dan ditingkatkan di masa akan datang," ujarnya.
Diketahui dua penghargaan diraih Pemkot adalah Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026 dengan predikat Istimewa serta penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) predikat Sangat Baik (AA).
Baca juga: Wali Kota Lisa sukses hantarkan Banjarbaru raih dua predikat terbaik KPPN Awards
Penghargaan diterima Wali Kota Lisa pada rangkaian Apel Pagi Peringatan Hari Pengayoman dan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Kalsel di Banjarmasin, Rabu (19/8).
Lisa menegaskan penghargaan itu tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan.
Predikat Kategori Istimewa dalam penilaian IRH menunjukkan keberhasilan Pemkot Banjarbaru dalam mendorong pembenahan dan penguatan sistem hukum di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, peringkat kedua JDIH dengan nilai 91 mencerminkan konsistensi Pemkot Banjarbaru dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, akurat, serta mudah diakses.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru peringkat pertama IKADA BKN, terbaik se-Kalimantan
"Penguatan JDIH bagian penting mewujudkan keterbukaan informasi hukum. Melalui pengelolaan yang optimal, masyarakat maupun aparatur pemerintah memperoleh berbagai produk hukum secara lebih mudah dan cepat," ungkapnya.
Lisa mengatakan capaian itu menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkot Banjarbaru untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurut dia, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pembangunan fisik, tetapi harus dibarengi dengan penguatan tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, transparansi, serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Dua penghargaan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kualitas regulasi, meningkatkan pengelolaan informasi hukum, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik serta responsif kepada masyarakat," katanya.
Pewarta: Yose Rizal
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.