Pemkab Trenggalek verifikasi data warga kurang mampu

Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, Jawa Timur, melakukan verifikasi kesesuaian data warga kurang mampu dengan kondisi riil di lapangan guna mengoptimalkan ketepatan sasaran pelayanan dan bantuan pemerintah.

Verifikasi dilakukan langsung oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin bersama jajarannya dengan mengunjungi tujuh warga di tiga desa di Kecamatan Gandusari, Trenggalek, Rabu.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial PPPA Trenggalek Soelung Raharjeng S. mengatakan peninjauan lapangan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan data yang digunakan dalam pelayanan sosial sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Kegiatan hari ini Bapak Bupati turun ke bawah, turun ke lapangan, terkait dengan melihat kondisi riil masyarakat di bawah," katanya.

Menurut dia, hasil verifikasi menunjukkan kondisi warga yang dikunjungi secara umum sesuai dengan data pemerintah, meskipun terdapat sejumlah kebutuhan yang memerlukan penanganan dan koordinasi lintas perangkat daerah.

"Jadi kroscek, apakah betul data yang sudah ada itu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Meskipun ada sedikit perbedaan, tapi insya Allah, kita bisa membantu untuk menyelesaikan," ujarnya.

Tujuh warga yang dikunjungi tersebut terdiri atas tiga orang dari Desa Krandekan, dua orang dari Desa Melis, dan dua orang dari Desa Widoro.

Salah satu warga yang mendapat perhatian adalah Sukiyo, warga Desa Melis, yang tengah sakit dan membutuhkan penanganan kesehatan lebih lanjut.

Meskipun telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), kondisi ekonomi keluarganya menjadi kendala untuk mengakses pengobatan di rumah sakit. Selain persoalan kesehatan, kondisi tempat tinggal Sukiyo juga dinilai membutuhkan penanganan karena tidak layak huni.

Mengetahui kondisi tersebut, Bupati Trenggalek meminta Dinas Sosial berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi akses pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan.

Pemerintah daerah juga akan mengoordinasikan penanganan rumah tidak layak huni melalui program yang sesuai.

Soelung mengatakan hasil kunjungan lapangan akan menjadi bahan untuk menentukan bentuk intervensi pemerintah sesuai kebutuhan masing-masing warga.

"Untuk masyarakat yang kami kunjungi dengan kondisi rumah layak untuk dilakukan pembenahan, kami harus melaksanakan pengusulan untuk bedah rumah, sehingga rumah itu menjadi layak dan masyarakat yang dikunjungi dan kebetulan sakit, dengan akses kesehatan yang mereka belum bisa jangkau, meskipun sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat itu harus kami fasilitasi," katanya.

Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus mendorong jajaran perangkat daerah lebih aktif turun ke lapangan agar pelayanan publik tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat.

"Harapannya dengan peninjauan lapangan ini yang jelas pelayanannya, kita harus bisa lebih baik lagi. Kita melayani masyarakat, sering turun ke bawah sehingga kita tahu kondisi riil di masyarakat," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.