Pemkab Purbalingga memfokuskan Perubahan APBD 2026 untuk infrastruktur

Rabu, 19 Agustus 2026 12:53 WIB

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif berbicara dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (19/8/2026). ANTARA/HO-Pemkab Purbalingga

Purbalingga, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, memfokuskan belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

"Rencana belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, dan mendorong kebutuhan ekonomi," kata Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Purbalingga, Jateng, Rabu.

Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 dan dua raperda lainnya.

Menurut Bupati, belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung gerakan membangun desa, rehabilitasi dan perlindungan sosial, serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui program Purbalingga Gotong Royong.

"Pembangunan jalan akan memperhatikan kesiapan menghadapi musim penghujan, termasuk dukungan drainase dan penerangan jalan," katanya.

Ia mengatakan penetapan pajak dan retribusi daerah akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat.

Selain itu, kata dia, kebijakan tersebut akan disertai peningkatan pelayanan umum, antara lain di bidang kesehatan.

Menurut dia, Pemkab Purbalingga juga terus bekerja sama dengan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Purbalingga melalui program Sengkuyung untuk menertibkan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Di samping itu, lanjut dia., Pemkab Purbalingga telah menganggarkan lebih dari Rp7 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di 184 desa.

Terkait pembangunan kawasan perdesaan, dia mengatakan pemerintah daerah mendorong kerja sama antardesa agar menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Menurut dia, strategi tersebut meliputi pengembangan klaster ekonomi dengan konsep satu kecamatan satu komoditas, peningkatan akses pasar dan permodalan, pembangunan infrastruktur penghubung, serta penguatan sumber daya manusia dan inovasi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.