Pemkab Pekalongan-BPKP perkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa

Jumat, 17 Juli 2026 22:22 WIB

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar. ANTARA/Kutnadi

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa serta tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa peningkatan kualitas tata kelola desa menjadi salah satu fokus penting bagi pemerintah daerah.

"Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kami memiliki komitmen kuat memperbaiki tata kelola pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah maupun keuangan desa," katanya.

Menurut dia, kolaborasi lintas lembaga ini diperlukan agar pemerintah desa memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengelolaan Dana Desa yang sesuai aturan sekaligus efektif dalam mendorong pembangunan.

Yulian Akbar juga mengaitkan semangat pembenahan tata kelola dengan peringatan Hari Jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan yang akan datang.

Ia menilai tema "Kajen Bangkit" bukan sekadar slogan melainkan menjadi semangat bersama untuk melakukan perubahan menuju pemerintahan yang lebih baik.

"Melalui semangat Kajen Bangkit, kami mengajak seluruh jajaran pemerintah desa untuk ikut berbenah. Mari kita bangun tata kelola yang semakin baik agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Ia mengingatkan kepada seluruh kepala desa agar setiap anggaran yang diterima benar-benar digunakan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa.

Selain itu, kata dia, kepada para camat agar memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa di wilayahnya masing-masing.

"Dengan pendampingan yang optimal, diharapkan potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dicegah sejak dini sehingga tata kelola pemerintahan desa semakin profesional, transparan, dan akuntabel," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.