Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menetapkan status tanggap darurat karhutla selama 14 hari setelah kebakaran memicu penurunan kualitas udara dan krisis air bersih.

"Maka kami menetapkan status tanggap darurat untuk 14 hari ke depan dan nanti akan dievaluasi setiap harinya, apakah bisa diperpendek, bisa juga diperpanjang," kata Bupati Landak Karolin Margret Natasa di Ngabang, Selasa.

Karolin mengatakan keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi bersama Forkopimda pada Selasa (1/9), menyusul memburuknya kondisi dalam beberapa hari terakhir.

Menurut dia, penetapan status tersebut diperlukan karena kemarau panjang masih diperkirakan berlangsung, sementara titik api terus bermunculan di sejumlah wilayah.

Karolin meminta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat mengerahkan sumber daya untuk menanggulangi karhutla. Ia juga menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

"Saya minta untuk distop, apa pun alasannya karena situasi hari ini sudah sampai pada situasi darurat asap, di mana kita semua melihat dan merasakan bagaimana asap sudah mengepung kita," tegasnya.

Ia mengatakan kondisi udara saat ini sudah membahayakan kesehatan masyarakat akibat tingginya paparan partikel halus. Pemerintah juga menggandeng kepolisian dan kejaksaan untuk menindak pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.

Selain kabut asap, kemarau panjang menyebabkan ketersediaan air bersih di Landak ikut tertekan. Debit Sungai Landak menyusut drastis hingga sekitar 80 sentimeter sehingga mengganggu kemampuan PDAM dalam mendistribusikan air kepada masyarakat.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Landak menyiapkan dua unit mobil tangki untuk menyalurkan air bersih ke wilayah yang menjadi prioritas.

Karolin mengatakan pemerintah juga perlu mengantisipasi potensi kebakaran yang meluas ke kawasan permukiman karena kondisi lingkungan yang sangat kering.

Ia mengimbau masyarakat berhati-hati saat membakar sampah, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah serta mempertimbangkan penundaan kegiatan yang melibatkan banyak orang di ruang terbuka.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam penanganan darurat. Pemkab Landak masih memiliki dana Belanja Tidak Terduga (BTT), tetapi jumlahnya terbatas sehingga penggunaannya akan diprioritaskan untuk mendukung petugas di lapangan.

"Kita memang ada dana tidak terduga tapi jumlahnya juga sangat terbatas. Untuk sementara, kita optimalkan itu dengan anggaran yang terbatas ini, kita 'support' para petugas kita yang berada di lapangan," katanya.
 

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.