Pemkab Batang mendorong pelaksanaan Program MBG berpedoman aturan BGN

Selasa, 1 September 2026 16:45 WIB

Wakil Bupati Batang Suyono saat memberikan pengaran pada Paguyuban MBG Batang di Batang, Senin (31/8/2026). (ANTARA/Kutnadi)

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, mendorong para pengelola Makan Bergizi Gratis (MBG) melaksanakan program tersebut dengan berpedoman pada standar operasional prosedur yang berlaku dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Bupati (Wabup) Batang Suyono di Batang, Selasa, mengatakan koordinasi yang solid antar-pengelola sangat krusial untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan secara cepat dan mencegah timbulnya aduan dari masyarakat.

"Kami menyambut positif inisiatif pembentukan forum komunikasi pengelola MBG. Saya berharap ini menjadi solusi ketika ada persoalan-persoalan untuk segera bisa dikomunikasikan yang tentunya membuat dampak yang lebih baik, mengurangi kritik masyarakat," katanya.

Selain memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, kata dia, perlunya keseragaman menu harian yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah ini.

Ia mengatakan penyelarasan ini dinilai tidak hanya menjaga kualitas gizi bagi penerima manfaat tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

"Bagaimana standardisasi makan yang hari itu di seluruh SPPG bisa sama. Biar yang sayur, sayurnya laku, telurnya laku, ini menurut saya lebih bagus," katanya.

Ketua Paguyuban Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Batang Umar Abdul Jabar mengatakan konsolidasi ini bertujuan memastikan seluruh mitra menjalankan program sesuai regulasi BGN secara serentak.

Sebanyak 74 dari 91 SPPG yang beroperasi, kata dia, membentuk Paguyuban Mitra Makan Bergizi Gratis.

Terkait 17 SPPG yang belum bergabung dalam paguyuban, kata dia, karena faktor keterbatasan komunikasi dengan mitra yang berasal dari luar Kabupaten Batang.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.