Pemerintah verifikasi rumah tak layak huni orang tua siswa SR

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memverifikasi rumah tak layak huni orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR) yang diusulkan mendapat program bedah rumah di Jawa Barat.

Verifikasi tersebut dilakukan untuk mengecek kelayakan penerima bantuan, baik dari aspek fisik rumah maupun dokumen-dokumen pendukung.

Staf khusus Mensos Ishaq Zubaedi Raqib dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu mengatakan, pihaknya tidak memungkiri banyak tantangan dan dinamika di lapangan sehingga perlu koordinasi secara berkala antarkementerian. Tantangan yang ada di lapangan di antaranya terkait syarat status kepemilikan lahan serta hal-hal teknis lain namun menjadi syarat mutlak lolos menjadi penerima manfaat.

"Kementerian PKP punya parameter untuk pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Kemensos ada Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Kita duduk bareng untuk merekonsiliasi data, paling tidak untuk Jawa Barat, kita harus temukan titik temu," kata Ishaq.

Sebelum terjun ke lapangan, tim Kemensos dan Kementerian PKP melakukan sinkronisasi data di kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II Mochamad Mulya Permana menjelaskan, Jawa Barat mendapat porsi bedah rumah cukup besar. Khusus untuk usulan dari Kemensos, kuotanya mencapai 1.517 unit, jumlah tersebut belum termasuk usulan dari pemerintah daerah, anggota dewan, serta kementerian dan lembaga lain.

"Pertemuan ini sebagai bahan evaluasi kita semoga ada jalan keluar menjadi perbaikan ke depannya, masih ada waktu hingga akhir tahun. Kita upayakan perbaikan dan perubahan," ujarnya.

Usai sinkronisasi data, tim bersama-sama mengecek secara acak ke lapangan, dengan sasaran lokasi yakni rumah yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lolos, rumah yang belum diverifikasi, serta rumah yang sudah diverifikasi tetapi dinyatakan tidak lolos.

Tim menyasar tiga titik pada hari pertama pengecekan, yaitu dua lokasi di Desa Cibondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, dengan keluarga penerima manfaat (KPM) atas nama Amiduddin Hamzah dan Agus dan satu titik di Kelurahan Warung Muncang, Bandung Kulon, Kota Bandung atas nama Heni. Dari hasil pengecekan di lapangan, tiga lokasi ini dinyatakan lolos dan akan segera diperbaiki.

"Estimasi pelaksanaan (perbaikan) bulan Agustus, pelaksanaan tiga bulan paling lama," ujar Mulya.

Secara nasional, pemerintah melalui program 3 juta rumah untuk rakyat menargetkan renovasi 10 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan sinergi Kemensos dan Kementerian PKP untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan membedah rumah keluarga siswa Sekolah Rakyat agar lebih layak huni.

Untuk dapat lolos mendapatkan bantuan ini, calon penerima harus memenuhi sejumlah kriteria ketat yang telah ditetapkan, meliputi status kewarganegaraan (WNI) yang sudah berkeluarga, terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 4.

Baca juga: Kemensos pastikan SR Terintegrasi di Jember siap beroperasi Juli 2026

Baca juga: Kemensos beberkan manfaat besar Sekolah Rakyat bagi masa depan bangsa

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.