REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan untuk mendukung berbagai sektor ekonomi, mulai dari perumahan, pertanian, industri padat karya, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan pemerintah memberikan fasilitasi pembiayaan dari sisi permintaan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Jadi, di samping kita fasilitasi masyarakat yang melalui FLPP maupun BSPS, Kita juga sebetulnya menyiapkan fasilitas pembiayaan untuk sisi suplainya," ujar Ferry dalam Sidang Pleno IX bertajuk "Tantangan dan Agenda Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkelanjutan" Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Ferry, fasilitas pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kontraktor, pengembang, maupun pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan. Ia menyebut nilai akumulasi fasilitas pembiayaan yang tersedia dapat mencapai sekitar Rp20 miliar hingga Rp25 miliar.
Selain sektor perumahan, Ferry menyampaikan pemerintah juga menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung sektor pertanian. Salah satunya pembiayaan alat produksi pertanian atau mekanisasi pertanian.
"Kita siapkan namanya skema pembiayaan untuk alat produksi pertanian. Yang sekarang lagi kita kembangin juga ada untuk kredit usaha pertanian," sambung Ferry.
Ferry menambahkan dukungan pembiayaan juga diarahkan untuk sektor industri dan perdagangan. Menurut dia, diperlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut agar skema pembiayaan yang disiapkan dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha di berbagai sektor.
Untuk memperkuat sektor domestik, sambung Ferry, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pembiayaan bagi industri padat karya. Ia menyebut skema tersebut mencakup pembiayaan modal kerja dan investasi mesin untuk sejumlah sektor, antara lain furnitur, tekstil, hingha mainan anak.
Ferry juga menyinggung upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional. Ia mengakui dolar masih banyak digunakan karena memiliki likuiditas tinggi dan dapat digunakan secara luas dalam transaksi antarnegara.
Namun, sambung dia, pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong penggunaan skema local currency transaction (LCT). Melalui skema tersebut, Indonesia dapat melakukan transaksi perdagangan dengan sejumlah negara mitra menggunakan mata uang masing-masing, tanpa harus selalu menggunakan dolar AS.
Ia menjelaskan skema transaksi mata uang lokal telah dapat digunakan dalam perdagangan dengan sejumlah negara mitra Indonesia, seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Thailand.
"Berapa negara yang menjadi mitra dagang kita, apakah Cina, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Tailand, itu kita bisa melakukan perdagangan dengan mata uang masing-masing, tidak menggunakan dolar," ungkap Ferry.