Pemerintah kembali bahas rencana pelayaran Aceh-Penang

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh kembali mempercepat realisasi program pembukaan jalur pelayaran kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) Krueng Geukuh, Aceh Utara–Penang, Malaysia, rencana tersebut sempat terhenti akibat bencana hidrometeorologi Aceh.

"Salah satu agenda utama adalah mempercepat proses penyusunan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) terkait penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan Ro-Ro tersebut," kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, di Banda Aceh, Sabtu.

Sebagai informasi, pemerintah Aceh berencana mengaktifkan pelayaran internasional dari pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara menuju Penang, Malaysia, target awal beroperasi pada akhir 2025 untuk pengangkutan barang dagangan dan penumpang saja.

Baca juga: Pelindo maksimalkan kesiapan pelayaran perdana Aceh-Penang

Terkait rencana operasional pelayaran langsung Krueng Geukueh-Penang ini, Pemerintah Aceh juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas).

Tetapi, rencana pelayaran perdana akhir tahun lalu tersebut terhenti akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025. Kini, program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf itu kembali dibahas untuk direalisasikan.

Faisal menilai, penugasan kepada PT PEMA dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel, karena BUMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor menggunakan skema bisnis.

Di sisi lain, pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis, seperti tarif, jadwal pelayaran dan prioritas muatan.

"Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA," ujarnya.

Faisal mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu PT PEMA untuk menyampaikan pengajuan kepada pemerintah Aceh terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian. Proposal ditargetkan masuk paling lambat 31 Agustus 2026.

Selanjutnya, pada 2-3 September 2026 direncanakan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri melalui unit terkait keuangan daerah, khususnya mengenai penugasan PT PEMA.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik menegaskan bahwa program tersebut merupakan prioritas, sehingga proses penyusunan regulasi dan persiapannya harus dikawal secara langsung.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah Aceh menargetkan seluruh aspek regulasi, kapal, pelabuhan, layanan kepabeanan-imigrasi-karantina hingga kesiapan muatan dapat berjalan beriringan sehingga jalur Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang dapat segera direalisasikan.

"Dangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub," demikian Taufik.

Baca juga: DJBC: Pelayaran Aceh-Penang jadi peluang ekonomi bagi Aceh

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : Febrianto Budi Anggoro

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.