Pemerintah bentuk desk koordinasi Aceh, dukung pembangunan Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh menilai rencana pembentukan desk koordinasi Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan Aceh.

“Desk koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterima kasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago,” kata Fadhlullah dalam keterangannya, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan Dek Fadh saat mengikuti rapat perdana rencana pembentukan desk koordinasi Aceh yang digelar Kemenko Polkam secara hybrid, di Banda Aceh.

Dek Fadh menjelaskan, desk koordinasi Aceh dimaksudkan sebagai wadah koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah Aceh sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan pemerintahan.

“Desk koordinasi ini untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan berbagai isu strategis di Aceh,” ujarnya.

Ia berharap, pembentukan desk koordinasi tersebut dapat memperkuat koordinasi, deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring dan evaluasi untuk menjaga stabilitas politik-keamanan, memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Termasuk juga dalam hal pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, serta stabilitas politik dan keamanan di Aceh,” katanya.

Pada prinsipnya, lanjut dia, kementerian/lembaga sangat mendukung pembentukan desk koordinasi Aceh ini, dan menyepakati perlunya penyempurnaan konsep, struktur, keanggotaan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja.

“Termasuk juga penetapan personel kementerian/lembaga dan unsur pemerintah Aceh, agar pelaksanaan desk koordinasi Aceh berjalan efektif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang telah ada,” ujar Dek Fadh.

Sebagai informasi, adapun kementerian/lembaga yang terlibat dalam desk koordinasi Aceh ini adalah Kemenko Polkam, Kemenko Kumham dan Imipas, Kemenko Infrawil, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemhan, dan Kemenkeu.

Kemudian, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kemensetneg, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kemenhub, Kemendikdasmen, Kemnaker, BNPB, Kemensos, Komdigi, Bakom RI, TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, BSSN, serta pemerintahan Aceh dan unsur kewilayahan terkait.

Wagub Dek Fadh menjelaskan bahwa dukungan yang hampir dari seluruh kementerian/lembaga tersebut dapat memacu perkembangan Aceh.

“Terutama terkait dengan perkembangan ekonomi Aceh, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tentu saja termasuk pada penguatan tata kelola Pemerintah Aceh,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Wagub Dek Fadh juga menyarankan dalam desk koordinasi Aceh ini dapat dibuatkan kelompok kerja (Pokja) tersendiri yang mengurusi soal pembangunan ekonomi Aceh.

Sehingga, kerjanya dapat berfokus dan kuat dalam membantu Aceh untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan.

"Kita harapkan desk koordinasi Aceh itu segera terbentuk. Pemerintah Aceh sangat mendukung, dan terima kasih atas dukungan yang sangat luar biasa ini," demikian Fadhlullah.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : M Ifdhal

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.