Jakarta, CNBC Indonesia - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan risiko perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang bisa membuat kesenjangan digital antarnegara makin luas.

Isu AI menjadi salah satu topik utama dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada September 2026. Negara-negara umumnya mengakui potensi besar AI, tetapi belum sepakat mengenai cara mengendalikan risiko dan membagi manfaat teknologi tersebut secara merata.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengakui AI berpotensi membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia, mulai dari bidang kesehatan hingga pengembangan ilmu pengetahuan.

"AI memang merupakan pengubah permainan, dengan potensi besar untuk memajukan kedokteran, mempercepat penemuan ilmiah, memperluas peluang, dan meningkatkan kehidupan," ujar Guterres dikutip dari UN News, Senin (12/10/2026).

Pilihan Redaksi

  • Konten Viral AI Bertebaran di Medsos, Ini Cara Cek Biar Tak Tertipu
  • 400 Ilmuwan Teriak Petaka, Satu Dunia Diminta Segera Bertindak
  • China Siap Mengubah Dunia-Tendang Amerika, Begini Taktik Xi Jinping

Namun, PBB menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara mendorong inovasi dan memperkuat pengawasan. Tanpa pengamanan yang memadai, perkembangan AI berisiko memicu kehilangan pekerjaan, memperdalam kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang seperti Indonesia, serta membuka peluang penyalahgunaan teknologi.

Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman menegaskan dunia tidak boleh menghambat inovasi, tetapi tetap harus menyiapkan aturan untuk mengantisipasi dampak negatif AI.

"AI dapat menjadi akselerator yang kuat bagi kemajuan manusia; oleh karena itu, kita tidak boleh menutup pintu bagi inovasi," kata Rahman.

Sejumlah negara juga menyampaikan pendekatan berbeda dalam mengelola perkembangan AI. Swiss menekankan pentingnya regulasi yang dapat membangun kepercayaan tanpa menghambat manfaat teknologi. Jepang mendorong kerja sama untuk memastikan keamanan AI mutakhir, sedangkan Arab Saudi menyoroti aspek etika dan penggunaan AI yang bertanggung jawab.

Singapura turut mendorong pengujian teknologi, pembangunan kepercayaan, serta pelaporan insiden lintas negara. Negara tersebut juga mengingatkan risiko yang muncul seiring meningkatnya kemampuan sistem AI untuk beroperasi secara otonom.

Guterres menilai persoalan utama bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada lemahnya pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap penggunaannya.

"Bahayanya bukanlah teknologi. Bahayanya adalah teknologi tanpa akuntabilitas, kemampuan tanpa pengawasan. Pengambilan keputusan tanpa transparansi," pungkasnya.

(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]