Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) baru saja menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) II.
Pertemuan penting ini menghasilkan kesepakatan krusial, mulai dari penyempurnaan anggaran dasar organisasi hingga solusi teknis relokasi kabel fiber optik yang ramah kantong bagi para pelaku usaha.
Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, menyatakan bahwa pasca-Munaslub ini seluruh anggota dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mempererat sinergi.
"Langkah ini sangat krusial untuk memperkuat infrastruktur digital nasional, sejalan dengan visi transformasi digital yang diusung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Jerry dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).
Ia tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pendapat di dalam kepengurusan selama proses ini berlangsung. Namun, ia menilai hal tersebut sebagai refleksi demokrasi yang sehat dan dijamin oleh UUD 1945.
“Perbedaan pendapat justru memperkaya pengambilan keputusan. Kami menjadikannya energi untuk mencari solusi terbaik, bukan penghalang. Visi kami tetap satu: memperkuat infrastruktur digital demi Indonesia maju,” Jerry menegaskan.
Skema Konsorsium untuk UMKM Telekomunikasi
Salah satu terobosan nyata dari Munaslub II ini adalah keberpihakan APJATEL terhadap anggota berskala Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor telekomunikasi.
Guna meringankan beban biaya relokasi kabel udara dan penggelaran jaringan fiber optik, APJATEL memperkenalkan skema konsorsium baru.
Dalam skema ini, sebanyak empat hingga lima kabel milik operator yang berbeda akan digabungkan ke dalam satu pipa pelindung HDPE (High-Density Polyethylene).
“Tujuannya jelas, menekan biaya relokasi dan penggelaran jaringan agar lebih terjangkau. Ini bukti konkret pengurus APJATEL merangkul semua anggota, baik korporasi besar maupun pelaku usaha level UMKM,” ucap Jerry.
Langkah Terukur Hadapi Penataan Kabel oleh Pemda
Munaslub II ini juga menjadi wadah antisipasi terhadap kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang kian gencar menertibkan kabel udara di wilayah masing-masing. Menghadapi hal ini, Jerry menjelaskan bahwa APJATEL akan melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu guna menentukan solusi terbaik.
Opsi penataan yang ditawarkan meliputi perapihan kabel, pembangunan tiang bersama, hingga relokasi total ke bawah tanah (undergrounding).
Proyek pengerjaan ini nantinya akan diserahkan kepada vendor terpilih melalui mekanisme lelang atau penunjukan langsung yang disepakati bersama oleh anggota. Jerry pun menegaskan bahwa aspek keterbukaan menjadi fondasi utama organisasi.
“Setiap keputusan teknis dan biaya selalu berdasar pada musyawarah anggota. Kami berkomitmen menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tukas Jerry.
Ke depan, APJATEL berkomitmen untuk terus mengawal, menjembatani, dan memfasilitasi kepentingan para anggotanya dalam beradaptasi dengan regulasi pusat maupun daerah.
Di saat yang sama, APJATEL siap menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah guna menghadirkan konektivitas digital yang merata, cepat, dan andal di seluruh pelosok Tanah Air.