Depok (ANTARA) - Ombudsman RI memantau langsung seleksi kesehatan terhadap 1.845 calon taruna dan taruni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas) untuk memastikan proses penerimaan berlangsung transparan dan terbuka.

Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher di Depok, Jawa Barat, Rabu, mengatakan pemantauan di Rumah Sakit Bhayangkara Brimob tersebut merupakan bagian dari kerja sama pengawasan pelayanan publik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Pemantauan ini untuk melihat transparansi proses seleksi ini berjalan, mulai dari seleksi administratif, termasuk hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD-nya sudah keluar, dan hari ini tes kesehatannya," kata Nuzran.

Dalam peninjauan tersebut, Nuzran didampingi Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Muhammad Tito Andrianto serta Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat.

Selain mengawasi pelaksanaan seleksi, Ombudsman memeriksa kesiapan sarana, prasarana, dan fasilitas rumah sakit yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan calon taruna dan taruni.

Baca juga: Yusril buka peluang pengusutan pidana kasus kamar mewah Lapas Cibinong

Menurut Nuzran, pemeriksaan fasilitas diperlukan untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan yang layak dan proses seleksi dapat berlangsung lancar.

Dari hasil peninjauan, Ombudsman menyampaikan sejumlah catatan kepada panitia seleksi, salah satunya berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan mata, khususnya tes buta warna.

Nuzran meminta agar hasil pemeriksaan tersebut dihimpun sebagai data untuk memetakan kondisi kesehatan mata peserta seleksi sekolah kedinasan.

Ia mengatakan data mengenai jumlah peserta yang mengalami buta warna dan faktor penyebabnya dapat menjadi bahan kajian lebih luas terhadap kondisi kesehatan mata generasi muda.

"Data ini akan kami petakan kesehatan mata anak-anak muda kita, berapa jumlahnya, apa penyebabnya. Ini akan berimplikasi kepada masa depannya," ujarnya.

Baca juga: Itjen Imipas temukan 13 bangunan di Lapas Cibonong tak tercatat BMN

Menurut dia, pemetaan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada seleksi Poltek Imipas, tetapi juga pada penerimaan sekolah kedinasan lainnya, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan sekolah kedinasan di bidang transportasi.

Ombudsman juga memperhatikan keterwakilan peserta dari berbagai daerah sebagai bagian dari pengawasan terhadap keterbukaan akses dalam penerimaan taruna dan taruni.

Nuzran mengatakan pengawasan tersebut bertujuan memastikan pelayanan publik dalam seluruh tahapan seleksi berlangsung dengan baik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Muhammad Tito Andrianto mengatakan sebanyak 1.845 calon taruna dan taruni dinyatakan berhak mengikuti tahap seleksi kesehatan setelah melewati seleksi kompetensi dasar.

Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan selama tiga hari, yakni pada 14–16 Oktober 2026, di RS Bhayangkara Brimob, Depok.

Baca juga: Menteri Imipas instruksikan Irjen audit dugaan pungli remisi

"Tes kesehatan ini mencakup pemeriksaan tes gigi, mata, urine, dan varises," kata Tito.

Menurut dia, hasil seleksi kesehatan dijadwalkan diumumkan pada 17 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan tahapan seleksi fisik pada 19–21 Oktober.

Para peserta selanjutnya akan mengikuti tahapan penyaringan untuk memperebutkan kuota penerimaan sekitar 400 calon taruna dan taruni.

Salah seorang peserta asal Jakarta Pusat, Nabil (20), mengaku mengikuti seleksi Poltek Imipas atas dorongan ibunya.

Sebelumnya, ia telah dua kali mengikuti seleksi Akademi Kepolisian (Akpol), yakni pada 2025 dan 2026, tetapi belum berhasil melewati tahap akhir.

Baca juga: Ombudsman tak masuk mekanisme internal pengunduran diri Dirjen PAS

"Harapannya semoga kali ini lolos, sesuai harapan ibu saya," kata Nabil.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.