OJK catat literasi & keuangan masyarakat Kepri di atas rata-rata nasional

Kamis, 20 Agustus 2026 10:16 WIB

Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya. (ANTARA/HO-OJK Kepri)

Batam (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan daerah berada di atas rata-rata nasional berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.

Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya mengatakan OJK Kepri terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas akses dan meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat perlindungan konsumen.

“Di bidang literasi dan inklusi keuangan, hasil SNLIK 2026 menunjukkan capaian positif Provinsi Kepulauan Riau. Indeks Literasi Keuangan Kepri mencapai 78,29 persen, menempatkan Kepri pada peringkat ke-4 nasional. Sementara itu, Indeks Inklusi Keuangan mencapai 98,43 persen, yang menempatkan Kepri pada peringkat ke-3 nasional,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis.

Capaian tersebut berada di atas angka nasional, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen.

Sinar menilai capaian tersebut merupakan prestasi yang patut diapresiasi sekaligus menjadi tantangan bagi OJK dan seluruh industri jasa keuangan untuk terus meningkatkan kualitas inklusi keuangan.

"Sebesar 98,43 persen bukan garis finish. Justru itu adalah garis start. Ketika hampir seluruh masyarakat sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan, tugas kita berikutnya adalah memastikan masyarakat memahami manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajibannya, serta mampu menggunakan layanan keuangan secara aman dan produktif," ujar Sinar.

OJK Kepri mendorong agar masyarakat tidak hanya ‘financially included’, tetapi juga ‘financially empowered’, sehingga akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan dapat benar-benar memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada triwulan II 2026, ekonomi Kepri tumbuh 6,99 persen secara year-on-year (yoy/tahunan) dan menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera.

Menurut Sinar, perkembangan tersebut perlu direspons oleh industri jasa keuangan melalui penyaluran pembiayaan yang sehat, produktif, dan berkualitas sehingga mampu memberikan dampak berganda terhadap perekonomian daerah.

"Pertumbuhan ekonomi harus kita jawab dengan peran sektor jasa keuangan sebagai penggerak ekonomi. Kredit bukan sekadar angka di neraca. Di balik kredit ada investasi, usaha yang berkembang, lapangan kerja, dan kesejahteraan keluarga," ujar Sinar.

Sampai dengan Juni 2026, kredit Bank Umum di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai sekitar Rp118 triliun dan tumbuh sekitar 38 persen secara tahunan, dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

Sementara itu, kredit Badan Perkreditan Rakyat(BPR) dan BPR Syariah mencapai sekitar Rp11,1 triliun atau tumbuh 10,74 persen yoy.

OJK Kepri mendorong seluruh industri jasa keuangan untuk memperkuat pembiayaan produktif, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas pelindungan konsumen, serta menjaga integritas dan stabilitas sektor jasa keuangan.

"Ukuran keberhasilan sektor jasa keuangan jangan hanya seberapa besar aset dan kredit tumbuh, tetapi juga seberapa besar kontribusinya terhadap investasi, UMKM naik kelas, lapangan kerja, perlindungan risiko, dan kesejahteraan masyarakat," ujar Sinar.

Baca juga: Pengadilan terapkan KUHP baru dalam putusan oknum camat cabul di Natuna

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.