Nagara Institute: DSI berpeluang perkuat pengawasan ekspor SDA

Jumat, 28 Agustus 2026 15:56 WIB

Kegiatan Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU), di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (28/8/2026). (ANTARA/HO)

Palembang (ANTARA) - Nagara Institute menyebutkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam (SDA) sekaligus menutup celah kebocoran kekayaan negara melalui penguatan tata kelola transaksi perdagangan.

Peneliti Nagara Institute Edi Sewandono dalam keterangannya di Palembang, Kamis, mengatakan penataan mekanisme ekspor menjadi penting karena perdagangan SDA Indonesia masih menghadapi persoalan seperti under invoicing dan transfer pricing.

"Keberadaan PT DSI membuka peluang membangun mekanisme yang lebih terintegrasi dalam mengawasi harga, volume, pembayaran, dan tujuan ekspor," katanya saat kegiatan Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU).

Menurut dia, nilai ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy) mencapai sekitar 66,13 miliar dolar AS atau setara Rp1.171,49 triliun.

Dari 20 komoditas ekspor terbesar Indonesia, sebanyak 16 komoditas merupakan SDA yang belum berbentuk produk jadi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan lebih kuat agar besarnya aktivitas ekspor dapat memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.

Sebelum adanya PT DSI, eksportir dapat berhubungan langsung dengan pembeli asing sehingga proses pembayaran berlangsung tanpa mekanisme agregasi yang terintegrasi.

Namun, penguatan fungsi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur data, sistem keuangan, dan mekanisme pengawasan yang mampu mengurangi asimetri informasi.

Ia juga mengingatkan PT DSI menghadapi tantangan berupa tekanan dari pelaku besar yang selama ini memiliki pengaruh dalam perdagangan komoditas strategis Indonesia.

Oleh karena itu, keberhasilan PT DSI sangat bergantung pada kemampuan menjaga independensi dalam menjalankan mandat pengawasan ekspor nasional.

Pihaknya juga mengusulkan agar fungsi perdagangan tidak seluruhnya menjadi beban PT DSI karena mekanisme perdagangan membutuhkan modal kerja yang sangat besar.

"Pemerintah dapat memanfaatkan perusahaan perdagangan yang telah eksis, sementara PT DSI menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan transaksi," ujarnya.

Menurut dia, pendekatan tersebut dapat menjaga tujuan reformasi tata kelola tanpa menempatkan negara pada risiko pendanaan dan perdagangan komoditas.

Ia juga mendorong penggunaan konsultan independen dan teknologi yang dapat meminimalkan intervensi manusia dalam mengevaluasi ekspor komoditas.

Lembaga seperti SGS, Sucofindo, atau Surveyor Indonesia, kata dia, dapat dilibatkan untuk memastikan kualitas dan kuantitas komoditas sesuai dengan dokumen perdagangan.

Selain itu, teknologi berbasis kecerdasan artifisial (AI) dapat dikembangkan untuk memperkuat objektivitas pemeriksaan dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal.

Sementara itu, Managing Director Business 3 Danantara Asset Management Febriany Eddy mengatakan PT DSI dibentuk dengan fokus pada penguatan tata kelola untuk mengoptimalkan sumber daya negara sekaligus menangani persoalan under invoicing dan transfer pricing.

"Kata kuncinya adalah penguatan tata kelola supaya ada optimalisasi sumber daya negara Indonesia ini yang memberikan optimum value," katanya.

Ia menjelaskan PT DSI mengembangkan platform digital berbasis data untuk meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengawasan ekspor.

Platform tersebut memiliki delapan mesin analitik yang mencakup harga, kuantitas, kualitas, afiliasi, pengiriman, data negara tujuan, serta penerimaan.

Seluruh sistem tersebut dirancang untuk merekonsiliasi alur dokumen, alur fisik, hingga alur pembayaran secara *end to end*.

Platform fase pertama telah diluncurkan, meskipun pengembangan dan pembaruan sistem masih terus dilakukan secara bertahap.

PT DSI juga tidak membangun sistem dari nol, melainkan mengidentifikasi dan mengintegrasikan berbagai platform data kementerian yang telah tersedia.

"Sistem akan memperluas kemampuan validasi harga, penelusuran pengiriman, serta akses data negara tujuan melalui kerangka kerja pemerintah," ujarnya.

PT DSI juga menyiapkan kerja sama dengan lembaga surveyor untuk memastikan proses pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium, serta hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menyebut platform DSI sejauh ini telah melacak sekitar 6.500 transaksi ekspor dengan volume sekitar 90 juta ton. Transaksi tersebut mencakup 50 pelabuhan, 25 provinsi, serta 100 negara tujuan.

Dari penelusuran awal, terdapat potensi sekitar 5 miliar dolar AS yang masih membutuhkan proses validasi lebih lanjut sebelum dapat dikategorikan sebagai *under invoicing*.

Selain pengawasan, PT DSI tetap menempatkan kontinuitas ekspor dan kepastian berusaha sebagai prinsip dalam menjalankan mandatnya.

"Ekspor yang benar tidak perlu khawatir karena PT DSI hanya memastikan kepatuhan, bukan mengganggu aktivitas usaha," katanya.

Direktur Eksekutif Nagara Institute sekaligus Founder AFU Akbar Faizal mengatakan pelaksanaan RTD di Palembang merupakan bagian dari upaya membangun kekuatan masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik dan pengelolaan negara.

Menurut dia, Palembang dipilih karena Sumatera Selatan memiliki kekayaan SDA yang besar.

"Kami mengkritik, tetapi tetap membuat kajiannya. Itu prinsip Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored," ujarnya.

Akbar mengatakan pihaknya telah menggelar kegiatan serupa di delapan kota dengan tema yang berbeda.

Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk menghimpun temuan, analisis, dan rekomendasi mengenai berbagai persoalan kebijakan publik serta pengelolaan negara.

Seluruh hasil dari sembilan kota, termasuk Palembang, direncanakan dibukukan dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kritik terhadap Danantara diperlukan untuk memastikan perubahan tata kelola BUMN berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kritik tersebut, perlu diiringi riset agar masukan yang disampaikan memiliki dasar analitis.

"Kami menyiapkan catatan kritis dalam bentuk sebuah riset yang sangat mendalam," katanya.

Akbar menambahkan rangkaian RTD Nagara Institute-AFU akan berlanjut menuju kota kesepuluh di Jakarta.

Pada forum terakhir tersebut, pihaknya berharap Presiden Prabowo Subianto dapat hadir untuk menerima rangkuman rekomendasi hasil seluruh rangkaian kegiatan.