MTI dorong transformasi pelabuhan internasional berbasis kinerja

Baubau, Sulawesi Tenggara (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong transformasi pelabuhan internasional dari berbasis status administratif (status-based) menjadi berbasis fungsi dan kinerja (performance-based) guna memperkuat konektivitas perdagangan, meningkatkan efisiensi logistik, dan daya saing ekspor nasional.

"Indonesia perlu melakukan transformasi pengelolaan pelabuhan internasional dari pendekatan berbasis status administratif menuju pendekatan berbasis fungsi dan kinerja," kata Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Robby Kurniawan, dalam keterangan yang dikutip di Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis.

Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam jaringan perdagangan global.

Namun, banyaknya pelabuhan yang berstatus internasional belum otomatis mencerminkan efektivitas sistem pelabuhan nasional.

Robby, yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), menilai data empiris menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara jumlah pelabuhan yang menyandang status internasional dengan fungsi dan kinerja aktualnya.

"Dari 144 pelabuhan berstatus internasional, pada 2025 hanya 73 pelabuhan atau 50,69 persen yang tercatat aktif melakukan ekspor. Sementara itu, hanya 63 pelabuhan atau 43,75 persen yang aktif melakukan impor," ujar Robby.

Di sisi lain, arus perdagangan internasional Indonesia masih terkonsentrasi pada sejumlah pelabuhan utama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap antara status administratif, fungsi aktual, konektivitas, dan kinerja pelabuhan.

Berangkat dari temuan tersebut, Robby mengatakan hasil focus group discussion (FGD) dan riset merekomendasikan penerapan Integrated International Port Effectiveness Model (IIPEM).

Model tersebut dirancang untuk melihat pelabuhan internasional tidak lagi sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem jaringan pelabuhan nasional yang terintegrasi, berbasis fungsi dan kinerja.

"Melalui IIPEM, kita tidak lagi hanya bertanya berapa banyak pelabuhan internasional yang kita miliki, tetapi apa fungsi yang harus dijalankan setiap pelabuhan, seberapa efektif fungsi tersebut dijalankan, dan bagaimana kontribusinya terhadap jaringan perdagangan nasional," tuturnya.

Robby menjelaskan IIPEM dibangun melalui enam kapabilitas strategis. Pertama, Strategic Port Governance, yang mencakup regulasi, kelembagaan, koordinasi, dan tata kelola berbasis kinerja.

Kedua, Maritime Connectivity, yang meliputi direct call, jaringan pelayaran, frekuensi layanan, serta integrasi koridor maritim.

Ketiga, Hinterland & Economic Integration, yakni keterhubungan pelabuhan dengan kawasan industri, kawasan ekonomi, sistem multimoda, dan basis muatan atau cargo base.

Keempat, Operational Efficiency, yang mencakup produktivitas, utilisasi, waktu pelayanan, biaya, dan reliabilitas operasional.

Kelima, International Trade Facilitation, meliputi CIQP (Customs, Immigration, Quarantine and Port Health), single submission, manajemen risiko, serta integrasi data.

Keenam, Digital, Sustainable & Resilient Port, yang mencakup penerapan smart port, digitalisasi, dekarbonisasi, serta ketahanan pelabuhan menghadapi perubahan iklim.

Robby juga mendorong penerapan functional and network-based port hierarchy atau hierarki pelabuhan berdasarkan fungsi dan jaringan.

Dalam model tersebut, pelabuhan dapat dikelompokkan menjadi National Global Hub Port, International Gateway Port, International Specialized Port, International Supporting Port, serta Domestic Feeder & Consolidation Port.

Menurut dia, hierarki tersebut tidak boleh bersifat statis. Posisi setiap pelabuhan perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan kinerja, konektivitas, kekuatan hinterland, cargo base, serta kontribusinya terhadap perdagangan nasional.

"Indonesia tidak semata-mata membutuhkan lebih banyak pelabuhan berstatus internasional. Yang dibutuhkan adalah sistem pelabuhan yang tepat fungsi, saling terkoneksi, efisien, dan berbasis kinerja," tegas Robby.

Ia menilai efektivitas pelabuhan juga tidak cukup diukur dari produktivitas dermaga atau dwelling time. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah sejauh mana sistem pelabuhan mampu menurunkan biaya logistik.

Kemudian memperkuat konektivitas langsung, meningkatkan daya saing ekspor, mengurangi ketergantungan terhadap transshipment, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global (global supply chain).

"Transformasinya adalah dari administrative designation menuju functional effectiveness. Dari pelabuhan individual menuju jaringan yang terintegrasi. Dan dari orientasi infrastruktur menuju daya saing perdagangan," katanya.

Baca juga: MTI: Audit independen perkuat keselamatan transportasi laut

Baca juga: MTI dorong kemudahan transaksi nirsentuh di MRT Jakarta

Baca juga: MTI: Pemberdayaan angkutan umum di daerah jadi solusi efektif

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.