Dengan hadirnya Komisi Dagang Bersama, peta jalan lima tahun, dan perluasan rute konektivitas, fondasi kerja sama Indonesia-Thailand kini terbangun lebih terstruktur.

Jakarta (ANTARA) -

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul yang tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada Senin sore, 3 Agustus 2026, mencatatkan sejarah sebagai kunjungan resmi pertama seorang PM Thailand ke Indonesia dalam 15 tahun terakhir, sekaligus menjadi lawatan luar negeri perdana Anutin sejak dilantik sebagai PM ke-32 pada September 2025.

Di balik seremoni penyambutan yang berlangsung khidmat di Istana Merdeka, lengkap dengan pasukan berkuda, Tari Sekar Sahitya Ayu (Jaipongan klasik asal Jawa Barat), dan ratusan pelajar yang mengibarkan bendera kedua negara, tersimpan sejumlah angka dan kesepakatan penting.

Pertemuan ini menggeser fokus hubungan bilateral Indonesia-Thailand dari sekadar seremoni diplomasi menuju substansi konkret.

Poin paling menonjol dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan PM Anutin adalah penetapan target perdagangan bilateral senilai 20 miliar dolar AS pada 2030, yang dituangkan dalam Peta Jalan Kemitraan Strategis Indonesia-Thailand 2026–2030.

Sekilas, angka ini tampak seperti target formalitas lazim dalam pertemuan kenegaraan. Namun, jika ditinjau dari data perdagangan lima tahun terakhir, target tersebut sejatinya sangat realistis dan selaras dengan tren yang sedang berjalan.

Total nilai perdagangan kedua negara tercatat sebesar 16,23 miliar dolar AS pada 2021, melonjak ke 19,19 miliar dolar AS pada 2022, lalu stabil di kisaran 17,5 miliar dolar AS pada 2023 dan 2024. Pada 2025, nilai perdagangan tumbuh 1,35 persen secara tahunan (year-on-year) menjadi 17,67 miliar dolar AS.

Data Kementerian Perdagangan mencatat bahwa akumulasi perdagangan sepanjang semester I/2026 telah menembus 9,80 miliar dolar AS. Jika tren ini konsisten hingga akhir tahun, nilai perdagangan RI-Thailand pada 2026 diproyeksikan mendekati 19,6 miliar dolar AS, hampir melampaui target yang dipatok untuk 2030.

Dengan demikian, peta jalan yang disepakati kedua pemimpin berfungsi sebagai kerangka regulasi untuk menopang momentum pertumbuhan yang telah terbentuk sejak awal tahun.

Penguatan hubungan ini juga tecermin dari perbaikan struktur neraca perdagangan Indonesia. Berdasarkan data resmi Kementerian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia terhadap Thailand konsisten mengalami defisit sejak 2011 akibat tingginya impor produk otomotif dan mesin, dengan rekor defisit terbesar mencapai 3,05 miliar dolar AS pada 2023.

Namun, angka defisit tersebut menyusut signifikan menjadi 2,02 miliar dolar AS pada 2024, dan tersisa 140,6 juta dolar AS pada 2025. Penurunan ini didorong oleh lonjakan ekspor Indonesia sebesar 13,73 persen secara tahunan. Ekspor Indonesia yang didominasi minyak, batu bara, produk perikanan, dan kertas tumbuh lebih cepat dibandingkan kenaikan impor beras, mesin, serta suku cadang kendaraan dari Thailand.

Untuk merawat tren positif ini, Prabowo dan Anutin menyepakati pembentukan Komisi Dagang Bersama. Komisi ini bertugas memperluas akses pasar sekaligus memangkas berbagai hambatan perdagangan antarnegara.

Peningkatan kerja sama ekonomi tersebut diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia.

Indonesia dan Thailand menandatangani nota kesepahaman (MoU) di bidang pendidikan yang diteken oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta Menteri Pendidikan Thailand Prasert Jantararuangtong. Kerja sama ini difokuskan pada pertukaran pengetahuan dan mahasiswa, sebagai investasi jangka panjang untuk menopang pertumbuhan ekonomi masa depan.

Di sektor konektivitas, kunjungan Anutin menghasilkan langkah konkret berupa pembukaan rute penerbangan langsung baru: Jakarta–Bangkok dan Denpasar–Phuket.

Presiden Prabowo menyambut positif rute baru ini sebagai sarana mempererat hubungan antarmasyarakat (people-to-people contact). PM Anutin menambahkan bahwa penambahan rute tersebut menyasar segmen wisata kesehatan, kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), dan pariwisata kapal pesiar, ceruk pasar berdaya saing tinggi dibanding wisata massal konvensional.

Baca juga: Kadin yakini RI dan Thailand berpeluang unggul dalam ketahanan pangan

Baca juga: Mendag genjot perdagangan RI-Thailand dengan diversifikasi ekspor

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.