JAKARTA — Gelombang demonstrasi yang melanda sejumlah negara Eropa, mulai dari Prancis, Italia, hingga Serbia, menjadi peringatan bagi Indonesia mengenai pentingnya kepekaan pemerintah terhadap persoalan masyarakat. Keresahan publik yang tidak segera ditangani berpotensi berkembang menjadi gejolak sosial lebih besar, terutama ketika masyarakat merasa aspirasinya tidak lagi didengar oleh negara.
Ketua Umum Yayasan Universitas Jayabaya, Moestar Putra Jaya, mengingatkan bahwa stabilitas sosial tidak cukup dijaga melalui tindakan pemerintah ketika demonstrasi atau kerusuhan sudah terjadi. Menurutnya, ketenangan masyarakat harus dibangun sejak awal melalui kebijakan yang tepat, komunikasi terbuka, serta kesediaan pemerintah mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
"Ketenangan harus dibangun jauh sebelumnya, melalui kebijakan yang tepat, komunikasi yang terbuka, dan kesediaan untuk mendengarkan suara masyarakat," ujar Moestar dalam keterangannya di Jakarta.
Moestar menyoroti beragam persoalan yang melatarbelakangi aksi demonstrasi di sejumlah negara Eropa. Persoalan tersebut mencakup meningkatnya biaya hidup, keterbatasan kesempatan kerja, kondisi pendidikan, kualitas pelayanan publik, hingga tuntutan pertanggungjawaban pemerintah.
Di beberapa negara, aksi demonstrasi bahkan berkembang menjadi bentrokan dan perusakan fasilitas. Menurut Moestar, perkembangan tersebut patut menjadi perhatian Indonesia, bukan untuk menciptakan kekhawatiran, melainkan sebagai pelajaran mengenai risiko ketika persoalan sosial dibiarkan berlarut-larut.
"Bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan sebagai pengingat bahwa persoalan sosial yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas," katanya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki karakter sosial, sejarah, dan dinamika politik yang berbeda dengan negara-negara Eropa. Karena itu, situasi di luar negeri tidak dapat serta-merta disamakan dengan kondisi Indonesia.
Meski demikian, pengalaman negara lain tetap relevan sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
"Pemerintah perlu mendengar sebelum masyarakat merasa tidak lagi didengar," ujar Moestar.
Keresahan Rakyat Tak Selalu Berawal dari Persoalan Politik
Moestar menjelaskan bahwa ketidakpuasan masyarakat tidak selalu bersumber dari persoalan politik. Dalam banyak keadaan, keresahan justru muncul akibat persoalan sehari-hari yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.
Harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan pekerjaan, biaya pendidikan, akses pelayanan kesehatan, serta ketidakpastian masa depan dapat menjadi sumber kegelisahan apabila tidak memperoleh perhatian memadai dari pemerintah.
Karena itu, keberhasilan pemerintah dalam merespons aspirasi publik tidak seharusnya hanya diukur dari kecepatan pejabat memberikan pernyataan ketika demonstrasi berlangsung.
Menurut Moestar, hal yang lebih mendasar adalah kemampuan pemerintah mengenali persoalan sebelum berkembang menjadi ketidakpuasan yang meluas.
"Yang jauh lebih penting adalah seberapa cepat persoalan mendasar dikenali, seberapa terbuka pemerintah menjelaskan kebijakannya, dan seberapa nyata langkah perbaikan dirasakan masyarakat," tegasnya.
Ia memahami bahwa pemerintah tidak selalu dapat memenuhi seluruh tuntutan masyarakat secara langsung. Setiap keputusan memiliki pertimbangan, keterbatasan anggaran, dan konsekuensi yang harus diperhitungkan secara matang.
Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat memperoleh penjelasan yang transparan, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Jika terdapat kebijakan yang belum tepat, evaluasi bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintahan," katanya.
Moestar menilai kepekaan pemimpin menjadi faktor penting dalam mencegah membesarnya ketidakpuasan masyarakat. Pemerintah, menurutnya, tidak seharusnya menunggu keresahan meluas sebelum mengambil langkah penyelesaian.
Ketika ketidakpuasan telanjur berkembang, ruang dialog berpotensi menyempit, sementara kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat mengalami penurunan.
Untuk mencegah kondisi tersebut, Moestar mendorong agar berbagai saluran komunikasi dan pengaduan masyarakat benar-benar berfungsi secara efektif.
Dialog dengan mahasiswa, organisasi masyarakat, kelompok pekerja, pelaku usaha, dan masyarakat rentan harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata, bukan sekadar menjadi kegiatan formal pemerintah.
"Kita perlu menyadari bahwa mencegah gejolak jauh lebih bijaksana daripada sibuk memulihkan keadaan setelah kerusakan terjadi," ujarnya.
Kritik Merupakan Bagian dari Demokrasi, Kekerasan Harus Dihindari
Di sisi lain, Moestar mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga stabilitas dan kehidupan demokrasi tidak hanya berada di tangan pemerintah. Masyarakat juga memiliki kewajiban menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara dalam kehidupan demokrasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah juga tidak dapat diartikan sebagai bentuk ketidakcintaan terhadap bangsa.
Sebaliknya, kritik dapat muncul karena adanya kepedulian masyarakat terhadap kondisi negara dan keinginan agar pemerintah melakukan perbaikan.
Meski demikian, penyampaian aspirasi harus tetap menghormati hukum, keselamatan masyarakat, dan kepentingan publik yang lebih luas.
"Yang harus kita jaga adalah agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi kebencian, dan agar kemarahan tidak membenarkan tindakan yang merugikan sesama," kata Moestar.
Ia menyoroti dampak kerusakan fasilitas umum dan terhentinya aktivitas ekonomi akibat demonstrasi yang berujung kekerasan.
Menurutnya, fasilitas publik yang rusak pada akhirnya harus diperbaiki menggunakan biaya yang turut ditanggung masyarakat. Sementara itu, terganggunya kegiatan ekonomi dapat memberikan tekanan langsung terhadap pedagang kecil dan pekerja harian.
Kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi justru berpotensi menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak negatif dari kerusuhan.
Karena itu, Moestar mengajak masyarakat mengedepankan akal sehat, memeriksa kebenaran informasi, dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.
Ia juga mengingatkan para tokoh publik agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama ketika muncul ketegangan sosial.
"Para tokoh publik pun hendaknya memberikan teladan dengan menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab, bukan memperbesar ketegangan," ujarnya.
sumber : Antara