Oleh Dr. Safriady S.sos, M.I.kom*
Jakarta (ANTARA) - Di Papua Selatan pembangunan bukan semata-mata sebagai urusan mengejar pertumbuhan ekonomi, membangun jalan, membuka kawasan pertanian, atau memperluas fasilitas publik.
Di wilayah paling timur Indonesia ini, pembangunan memiliki dimensi yang jauh lebih strategis, dimana ia berkaitan langsung dengan kedaulatan, ketahanan nasional, daya saing, dan posisi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan.
Secara geografis, Papua Selatan menempati posisi yang sangat penting. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG) di sebelah timur, sementara wilayah selatannya berhadapan dengan Laut Arafura dan kawasan Australia. Dokumen strategis Dewan Pertahanan Nasional bahkan menempatkan Papua Selatan sebagai wilayah dengan posisi geostrategis penting karena berada di ujung timur Indonesia, berbatasan darat dengan PNG dan memiliki keterhubungan strategis dengan Australia melalui wilayah laut.
Pembangunan adalah Instrumen Kedaulatan
Mengambil perspektif geopolitik, wilayah perbatasan yang kuat bukan hanya wilayah yang memiliki aparat keamanan yang cukup. Perbatasan yang kuat adalah wilayah yang masyarakatnya sejahtera, pendidikannya berkembang, infrastrukturnya terkoneksi, ekonominya hidup, dan kehadiran negara dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Papua Selatan memiliki wilayah yang sangat luas, sekitar 117.849 kilometer persegi berdasarkan dokumen RPJMD 2025–2029, dengan empat kabupaten Antara lain Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Wilayah ini juga terdiri atas puluhan distrik dan ratusan kampung. Karakter geografis tersebut menciptakan tantangan tersendiri. Jarak antarkawasan, kondisi rawa, sungai, pesisir, serta keterbatasan konektivitas membuat pembangunan di Papua Selatan membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan wilayah Indonesia yang lebih terkonsentrasi.
Di sinilah pembangunan memperoleh makna strategis.
Jalan, pelabuhan, bandara, jaringan telekomunikasi, listrik, sekolah, rumah sakit dan pusat ekonomi bukan sekadar infrastruktur. Semuanya merupakan infrastruktur kedaulatan. Semakin jauh masyarakat dari pelayanan negara, semakin besar ruang kosong yang dapat diisi oleh berbagai pengaruh dari luar.
Sebaliknya, semakin kuat kehadiran negara melalui pelayanan publik dan kesejahteraan, semakin kokoh pula integrasi wilayah perbatasan dengan Indonesia.
SDM Adalah Benteng Pertama
Namun ada satu hal yang tidak boleh kalah penting dari pembangunan fisik: sumber daya manusia. Papua Selatan tidak cukup hanya menjadi daerah yang memiliki jalan lebih baik, kawasan pangan lebih luas atau investasi lebih besar. Masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama dari perubahan tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan sendiri menempatkan pendidikan berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan produktivitas SDM sebagai bagian dari arah pembangunan "Papua Cerdas" dan "Papua Produktif". Ini penting karena pembangunan tanpa peningkatan kualitas manusia berisiko menciptakan paradoks: wilayahnya berkembang, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton.
Karena itu, percepatan pembangunan harus berjalan bersama dengan peningkatan kualitas guru, tenaga kesehatan, aparatur pemerintahan, teknisi, pelaku usaha, petani, nelayan, tenaga industri, hingga generasi muda yang menguasai teknologi digital.
Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak investasi yang masuk ke Papua Selatan, tetapi berapa banyak anak Papua Selatan yang mampu menjadi insinyur, dokter, guru, pengusaha, teknolog, birokrat, peneliti dan pemimpin dari pembangunan itu sendiri.
Merauke dan Papua Selatan sebagai Simpul Kawasan
Posisi geografis Papua Selatan juga memberikan peluang ekonomi yang tidak kecil. Merauke, misalnya, memiliki kedekatan geografis dengan PNG, Australia, Laut Arafura dan kawasan Pasifik Selatan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga melihat Merauke sebagai wilayah perbatasan sekaligus kawasan strategis bagi ketahanan pangan nasional. Bappenas pada 2026 menegaskan pentingnya percepatan infrastruktur, pelayanan dasar, konektivitas dan pengembangan ekonomi Merauke.
Artinya, Papua Selatan berpotensi berkembang bukan hanya sebagai kawasan perbatasan, tetapi sebagai simpul ekonomi Indonesia di kawasan timur.
Namun peluang tersebut tidak otomatis menjadi kekuatan. Diperlukan konektivitas, kepastian tata ruang, sumber daya manusia, industri pengolahan, sistem logistik, pendidikan vokasi dan ekosistem investasi yang mampu menghubungkan sumber daya lokal dengan pasar nasional maupun regional.
Dengan kata lain, Papua Selatan harus mengubah posisi geografis dari sekadar "wilayah paling timur" menjadi keunggulan strategis Indonesia di Pasifik Selatan.
Jangan Sampai Menjadi Penonton di Tanah Sendiri
Ada satu prinsip yang harus menjadi fondasi pembangunan Papua Selatan yaitu masyarakat asli Papua harus menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan.
Ketika kawasan pertanian berkembang, masyarakat daerah harus memperoleh ruang dalam rantai nilai. Ketika industri tumbuh, mereka harus memiliki keterampilan untuk masuk ke dalamnya. Ketika konektivitas dibangun, pelaku usaha daerah harus mendapatkan akses terhadap pasar. Ketika investasi datang, pendidikan dan transfer pengetahuan harus menjadi bagian dari manfaat jangka panjang.
Inilah yang membedakan pembangunan yang sekadar mengejar angka pertumbuhan dengan pembangunan yang membangun kekuatan nasional.
Pemerintah Papua Selatan sendiri telah mengidentifikasi sejumlah persoalan strategis, termasuk kualitas SDM, kemiskinan, pengangguran, konektivitas, produksi lokal dan ketahanan pangan. Karena itu, pembangunan tidak boleh terfragmentasi.
Pendidikan harus terhubung dengan kebutuhan ekonomi. Infrastruktur harus terhubung dengan pusat produksi. Pertanian harus terhubung dengan industri. Industri harus terhubung dengan pasar. Dan seluruhnya harus terhubung dengan kepentingan strategis negara.
Berlari Karena Posisi Geografis Tidak Bisa Menunggu
Papua Selatan memiliki posisi yang tidak biasa. Di sebelah timur ada PNG. Di selatan terbentang Laut Arafura dan kawasan yang menghubungkannya dengan Australia. Di dalam wilayahnya terdapat sumber daya alam, kawasan pangan, pesisir yang luas, masyarakat adat, serta ruang ekonomi yang masih sangat besar.
Karena itu, Papua Selatan tidak boleh membangun dengan logika "mengejar ketertinggalan" semata. Paradigmanya harus dinaikkan menjadi membangun kekuatan strategis Indonesia di kawasan timur.
Pembangunan fisik diperlukan untuk membuka ruang ekonomi. Pendidikan diperlukan agar masyarakat mampu mengisinya. Teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Kesehatan diperlukan untuk membangun manusia yang tangguh. Dan keamanan diperlukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berlangsung dalam situasi yang stabil.
Pada akhirnya, pertahanan negara tidak hanya dibangun melalui pos keamanan di perbatasan. Pertahanan juga dibangun melalui sekolah yang berkualitas, rumah sakit yang berfungsi, jalan yang terkoneksi, ekonomi masyarakat yang hidup dan generasi muda yang memiliki masa depan.
Sebab di perbatasan, kesejahteraan adalah bagian dari pertahanan. Dan di Papua Selatan, pembangunan bukan sekadar pilihan kebijakan.
*Penulis adalah pemerhati Isu Strategis
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.