Menteri LH: Pemerintah siapkan kebijakan "water farming"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sedang menyiapkan kebijakan yang berkaitan dengan water farming guna menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah.

Dalam wawancara singkat dengan media pada acara Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 di Jakarta, Sabtu, Jumhur mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan mewajibkan setiap pihak yang mengambil air tanah untuk mengembalikan air ke dalam tanah melalui mekanisme yang ditetapkan.

Dari sudut pandang lingkungan, meski pengguna air tanah telah membayar retribusi kepada pemerintah daerah, hal itu masih dinilai belum cukup, karena tidak secara langsung mendukung pemulihan cadangan air tanah maupun menjaga keseimbangan ekosistem,

Baca juga: Konferensi Sungai, Menteri LH: Peradaban terlihat dari jejak sungai

Menurut Jumhur, kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penurunan muka tanah (land subsidence), kekeringan lapisan air tanah, serta kerusakan ekosistem perairan.

Ia menilai bahwa pemanfaatan air tanah harus diimbangi dengan upaya pemulihan agar keberlanjutannya tetap terjaga.

Dia menyebutkan pemulihan air tanah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembangunan biopori dengan spesifikasi tertentu atau penanaman pohon yang sesuai dengan volume air yang diambil.

Baca juga: KLH siapkan Gerakan Nasional Pemulihan Lingkungan

Ia menyatakan bahwa ketentuan teknis masih disusun dan akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan tersebut.

Menhut menegaskan bahwa kebijakan “water farming” itu akan berlaku bagi seluruh pihak yang memanfaatkan air tanah, termasuk pelaku usaha, seperti pusat data (data center), dan menargetkan bahwa penyusunan kebijakan selesai tahun ini setelah melalui uji publik dan pembahasan bersama para pemangku kepentingan.

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menyelenggarakan Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 di Jakarta, Sabtu, dengan tema “It’s Time to Deliver!”, yang menghadirkan Utusan Sekjen PBB untuk Isu Air Retno Marsudi dan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat.

Baca juga: Menhut: Tiga Balai TN berstatus BLU pacu konservasi berkelanjutan

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jumhur: Pemerintah siapkan kebijakan "water farming"

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor : Mahdani

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.