Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan seluruh pemangku kepentingan bahwa tingginya angka pengangguran dan minimnya akses masyarakat lokal terhadap sumber daya dapat menjadi faktor yang memicu instabilitas di wilayah Papua.
Hal itu disampaikan Pigai setelah menyerap aspirasi masyarakat saat melakukan kunjungan kerja dan mengikuti Upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Provinsi Papua Tengah.
Pigai di Jakarta, Senin, menyoroti tingginya tensi gerakan masyarakat sipil di Papua di tengah situasi keamanan dan konflik bersenjata yang masih belum menentu.
"Apa yang saya lihat, orang Papua sampaikan kepada saya, orang Papua saat ini merasa tidak mendapatkan sumber daya kekuasaan, baik itu di politik maupun juga di pemerintahan atau juga di dunia bisnis," ujar Pigai membeberkan temuannya di lapangan.
Menurut Pigai, keterbatasan lapangan pekerjaan dan perasaan termarjinalkan dapat memicu frustrasi sosial.
Kondisi tersebut kemudian berpotensi mendorong munculnya berbagai gerakan protes dari kelompok masyarakat sipil, terutama kalangan angkatan kerja produktif yang belum terserap lapangan pekerjaan.
"Maka mayoritas orang Papua cenderung jobless, penganggur. Situasi ini kami rasakan, di mana gerakan-gerakan sipil di Papua mulai dilakukan oleh mereka yang jobless tersebut, angkatan kerja," ujar Pigai.
Baca juga: Pigai minta TNI-Polri transparan soal pengerahan pasukan di Papua
Pigai mengatakan persoalan pengangguran tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekonomi karena dapat berdampak terhadap stabilitas wilayah dan nasional.
Ketimpangan akses terhadap pekerjaan dan sumber daya, menurut Pigai, perlu segera ditangani melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Tingginya pengangguran di Papua itu bisa menyebabkan dampak yang paling buruk dalam instabilitas wilayah dan bisa terganggu instabilitas nasional," ujarnya.
Oleh karena itu, Menteri HAM meminta kementerian, lembaga pemerintah pusat, dan pemerintah daerah mengutamakan program pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.
Menurut Pigai, pembukaan akses ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal merupakan langkah penting untuk mengurangi potensi frustrasi sosial sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Papua dan secara nasional.
Ia menekankan bahwa upaya tersebut perlu dilakukan secara serius dengan memastikan masyarakat asli Papua memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam bidang politik, pemerintahan, maupun dunia usaha.
Baca juga: Pigai: Masyarakat Papua boleh tuntut kesejahteraan asal bukan merdeka
Baca juga: Menteri HAM perjuangkan hak Papua Tengah atas divestasi saham Freeport
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.