Mensesneg: Fundamental ekonomi kuat pangkas anggaran belum diperlukan

Selasa, 21 Juli 2026 20:31 WIB

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). ANTARA/Fathur Rochman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan fundamental ekonomi dan kondisi fiskal Indonesia masih kuat sehingga pemangkasan anggaran pertahanan dan kepolisian belum diperlukan.

Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Prasetyo mengatakan kemungkinan pemangkasan anggaran pertahanan maupun kepolisian hanya akan ditempuh apabila kondisi fiskal menghadapi tekanan atau situasi tertentu mengharuskannya.

"Ya kemungkinan. Kemungkinan itu, kan artinya kalau memang dalam situasi yang dibutuhkan, mungkin itu akan dilakukan. Hasil evaluasi kami sampai hari ini, alhamdulillah fundamental ekonomi kita cukup kuat," katanya.

Prasetyo mengatakan kondisi fiskal pemerintah, termasuk posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga saat ini masih terjaga sehingga pemerintah belum melihat kebutuhan untuk mengambil langkah tersebut.

Meski demikian, menurut dia, pemerintah tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus melakukan efisiensi terhadap anggaran yang dinilai kurang produktif agar belanja negara semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah membuka kemungkinan memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian apabila kondisi fiskal serta target defisit APBN mengalami tekanan. Namun, hingga kini belum ada pembahasan mengenai pengalihan anggaran tersebut.

Pernyataan itu sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran dan, bila diperlukan, siap mengurangi anggaran pertahanan maupun kepolisian untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan.

Menurut Prasetyo, fokus pemerintah saat ini adalah menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan setiap belanja negara dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Data penelusuran ANTARA menyebutkan, alokasi total untuk fungsi/sektor pertahanan pada APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp337,37 triliun, sedangkan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditetapkan sebesar Rp145,6 triliun hingga Rp146,05 triliun.